Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku akan membahas dengan Pemerintah Pusat terkait program rumah murah bersubsidi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap yang belum memiliki rumah.
"Itu nanti dan nanti dibahas dengan pemerintah, programnya seperti apa," ujarnya ditemui usai menjadi inspektur upacara memperingati hari ulang tahun ke-45 Korpri di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa.
Menurut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, program tersebut menjadi bagian dari upaya mensejahterakan pegawai, namun tetap disesuaikan dengan pendapatan negara.
"Kalau pendapatan negara sedang turun maka tidak bisa ditingkatkan. Makanya ditingkatkan dulu keadilan karena merupakan kesejahteraan batin," ucap orang nomor dua di Pemprov Jatim tersebut.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur Siswo Heroetoto menyampaikan berdasarkan koordinasi dengan 22 pimpinan SKPD dari 38 SKPD di Jatim, sebanyak 2.000 orang PNS saat ini belum memiliki rumah, sedangkan PTT sebanyak 6.000 orang.
Selain dilengkapi dengan surat keterangan belum memiliki rumah tetap, syarat yang harus dipenuhi oleh PNS dan PTT untuk mendapatkan rumah harga murah tersebut yaitu menyepakati aturan dengan tidak memindahtangankan selama proses angsuran, serta mengubah bentuk bangunan.
"Tidak ada batasan kuota bagi PNS dan PTT yang berniat mendaftarkan. Lokasinya nanti di sekitaran Surabaya, luas lahan 6x12 meter dengan luas bangunan 6x6 meter," katanya.
Program itu mendapat dukungan dari DPRD Jatim yang dinilai sangat tepat karena belum semua PNS, termasuk PTT memiliki rumah sehingga dipastikan membantu meningkatkan taraf hidup serta perekonomian pegawainya.
Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo berharap siapapun yang akan mendapat kesempatan memiliki rumah murah harus benar-benar selektif dan benar-benar sesuai penerimanya. (*)
