Sidoarjo (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur salah satunya bekerja sama dengan World Bank melalui perusahaan pembiayaan infrastruktur PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan rumah sakit.
Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan saat ini sejumlah pengajuan infrastruktur untuk pembangunan jalan serta pembangunan rumah sakit wilayah barat juga telah direncanakan.
"Saat ini komunikasi sudah dilakukan supaya Sidoarjo bisa mendapatkan bantuan pinjaman. Bantuan pinjaman tersebut untuk membiayai sejumlah infrastruktur jalan dan rencana pembangunan rumah sakit di wilayah barat," katanya saat menerima rombongan dari World Bank dan PT SMI, Senin.
Ia mengemukakan, perencanaan terkait dengan pembangunan tersebut sedang dimatangkan untuk mengetahui berapa besaran pinjaman yang harus dilakukan.
"Perencanaan sedang kami matangkan untuk mengetahui seberapa besar nilai pinjaman untuk masing-masing pembangunan infratsruktur tersebut," katanya.
Ia menyebut, untuk pembangunan jalan, ada tiga proyek yang diajukan yaitu proyek Jalan Lingkar Timur (JLT) sepanjang 8,8 kilometer, proyek Jalan Lingkar Barat (JLB) sepanjang 1,5 kilometer dan proyek Frontage Road (FR) atau jalan pendamping sepanjang 9,2 jilometer.
"Total tiga proyek itu diajukan untuk dibiayai dana pembiayaan infrastruktur senilai Rp700 Miliar. Sedangkan untuk pembangunan rumah sakit barat juga sedang diusulkan dalam mekanisme serupa," katanya.
Ia mengatakan, pembangunan rumah sakit di wilayah barat bisa didanai oleh PT SMI dengan skema pembiayaannya, melalui kerjasama pengelolaan.
"Untuk rincinnya nanti bagaimana masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang menyelesaikan proses administrasi," katanya.
Ia menjelaskan, mekanisme tersebut memang sangat membantu perkembangan infrastruktur di Sidoarjo karena selain pembangunan yang cepat karena dana yang sudah ada, bunga pinjaman dipastikan akan lebih kecil.
"PT SMI nantinya juga akan berkoordinasi dengan Kementrian Keuangan terkait besaran uang yang diberikan sebagai pinjaman. Kami inginnya ya secepatnya bisa disetujui tapi tentu harus ada mekanisme yang dijalankan," katanya.
Sementara, Divisi Pembiayaan Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah Lainnya PT SMI Ery Hartito menjelaskan, pembiayaan yang dilakukan PT SMI, guna mengatasi keterbatasan anggaran dalam satu masa periode.
"Ini untuk menyikapi rezim anggaran yang parsial. Sehingga pemerintah daerah bisa melakukan percepatan pembangunan infrastruktur," katanya. (*)
