Gubernur Jatim: BPKP Berperan Tingkatkan Kompetensi SDM

Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan provinsi memiliki peran besar dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya di bidang akuntansi.

"Melalui kerja sama dan sinergitas, SDM di Pemprov Jatim semakin meningkat pengetahuannya, terutama di bidang akuntansi," ujarnya di sela pelantikan Kepala BPKP Perwakilan Jatim yang baru di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat.

Kerja sama ini, kata dia, bahkan telah membuahkan hasil terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga Jatim dalam beberapa tahun mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut dia, diklat dan sertifikasi akuntansi diadakan bertahap agar SDM yang berasal dari berbagai disiplin ilmu seperti sosial politik maupun hukum bisa memiliki kompetensi keuangan memadai.

Selain sinergitas perencanaan, lanjut dia, pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pengawasan harus dikoordinasikan secara terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih, kemudian hasilnya ditindaklanjuti supaya bermanfaat untuk kepentingan pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Apapun hasilnya, kinerja pengawasan secara makro pada dasarnya memiliki daya pengaruh dan penentu bagi fungsi perencanaan dan pelaksanaan berikutnya dalam mekanisme sistem manajemen pemerintahan Jatim," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Sementara itu, pelantikan digelar dalam rangka pergantian kepala BPKP Jatim Ketut Suadnyana Merada yang diganti Agus Setianto.

Pada kesempatan tersebut, hadir Kepala BPKP Pusat Ardan Adiperdana yang menyampaikan bahwa dari sisi perencanaan pembangunan,  pemerintah melakukan perubahan paradigma yang cukup mendasar dari "money follows function" menjadi "money follows program".

"Dengan paradigma baru itu maka semua sumber daya akan dimaksimalkan dan difokuskanuntuk mendukung program prioritas nasional. Kementrian, lembaga dan Pemda dituntut untuk menyusun program secara terarah dan berkualitas searah dengan program nasional," katanya.

Ia juga menyarankan, agar pembangunan bisa direalisasikan maka dibutuhkan akuntabiltas pengelolaan keuangan tinggi sehingga penguatan sistem penyelenggaran keuangan dan peningkatan kapabilitas aparat keuangan sampai level tiga merupakan keharusan. (*)