Surabaya, (Antara Jatim) - Kelompok sandang atau sejenis pakaian pria dewasa dan anak-anak mendorong terjadinya inflasi Provinsi Jawa Timur pada Mei 2016, yakni sebesar 0,14 persen, disusul barang pribadi seperti emas dan perhiasan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim Teguh Pramono, Rabu mengatakan inflasi yang terjadi jelang puasa pada tahun 2016 lebih rendah dibanding tahun 2015 yang tercatat mencapai 0,41 persen.
"Inflasi tertinggi jelang puasa itu terjadi pada tahun 2012, yakni mencapai 0,58 persen. Oleh karena itu kita bersyukur inflasi jelang puasa tahun ini tidak terlalu tinggi, atau menurun dibanding tahun lalu," ucap Teguh di Surabaya.
Ia mengatakan, berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) Jatim dari delapan kota yang didata semuanya mengalami inflasi, dan tertinggi terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 0,31 persen, diikuti Kabupaten Jember, Kota Malang, dan Kota Probolinggo masing-masing sebesar 0,15 persen.
Sedangkan Ibu Kota Provinsi Jatim, Surabaya mengalai inflasi sebesar 0,13 persen, Kabupaten Banyuwangi dan Kota Kediri masing-masing sebesar 0,12 persen, dan inflasi terendah terjadi di Kota Madiun sebesar 0,06 persen.
"Dari tujuh kelompok pengeluaran, lima kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan dua kelompok pengeluaran mengalami deflasi," katanya.
Ia menjelaskan, kelompok sandang yang mayoritas mendorong inflasi Jatim, tercatat sebesar 0,94 persen, diikuti kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,60 persen,
Sementara kelompok kesehatan sebesar 0,55 persen, kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,21 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,10 persen.
Untuk kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, kata Teguh adalah kelompok bahan makanan sebesar 0,47 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,02 persen.
"Kondisi ini cukup menyenangkan bila dibanding tahun-tahun sebelumnya menjelang puasa, dan ini secara relatif tercatat sepertiga inflasi menjelang Ramadhan tahun-tahun lalu, sehingga diharapkan tidak menganggu aktivitas perekonomian masyarakat," katanya.(*)
