Jember (Antara Jatim) - Penyerapan beras dan gabah petani di Perum Bulog Sub Divre XI Jember, Jawa Timur hingga Maret 2016 masih rendah yakni sebesar 730 ton setara beras atau 0,67 persen dari target pengadaan beras atau prognosa sebesar 75.000 ton.
"Kabupaten Jember baru memasuki masa panen pada Maret 2016, sehingga gabah dan beras petani yang dibeli Bulog juga belum banyak yakni 730 ton setara beras," kata Wakil Kepala Perum Bulog Subdivre XI Jember, Rahmawati di Jember, Rabu.
Data di Bulog Jember tercatat penyerapan setara beras sebanyak 730 ton terdiri dari 310 ton gabah dan 533 ton beras yang tersimpan di beberapa gudang Bulog Pecoro dan Kertosari.
Menurut dia, penyerapan gabah/beras tersebut dilakukan melalui mitra kerja, gabungan kelompok tani (Gapoktan), Unit Pengelolaan Gabah dan Beras (UPGB) yang dimiliki oleh Perum Bulog, dan satuan kerja (satker) yang turun langsung untuk membeli gabah/beras petani.
"Silakan petani atau gapoktan menjual gabah atau berasnya kepada Bulog Jember, namun kami akan membeli gabah atau beras tersebut sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP)," tuturnya.
HPP gabah kering panen (GKP) sebesar Rp3.700 per kilogram, HPP gabah kering giling (GKG) sebesar Rp6.650 per kilogram, dan HPP beras Rp7.300 per kilogram.
"Kami optimistis target pengadaan beras tahun ini sebesar 75.000 ton dapat tercapai karena Jember merupakan salah satu lumbung pangan di Jatim dan petugas satker terus mengintensifkan turun ke lapangan untuk membeli gabah petani," katanya.
Sementara Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Jember Jumantoro meminta HPP selalu ditinjau ulang setiap tahun, agar petani bisa menjual gabah dan berasnya kepada Bulog karena biaya produksi untuk menanam padi selalu meningkat.
"Harga beras di pasaran lebih tinggi dibandingkan dengan HPP beras Bulog, sehingga banyak petani yang menjual ke penggilingan karena petani ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak," tuturnya.
Ia mengatakan Bulog akan kesulitan mencapai target serapan gabah atau beras dari petani karena petani akan menjual kepada pembeli yang harganya lebih tinggi dari HPP.
"Saya berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada petani karena selama ini pemerintah menuntut petani meningkatkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan pangan, namun tidak diimbangi dengan penyediaan sarana produksi dan melakukan subsidi hasil pertanian," kata Ketua Asosiasi Petani Pangan Jatim itu.(*)
