Menpan-RB Minta Ubah Opini WTP

Surabaya (Antara Jatim) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi meminta kepala daerah se-Indonesia mengubah paradigma hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan menganggapnya bukan sebagai prestasi.

"Ubah WTP dari sebuah prestasi menjadi kewajiban. Ini tentu akan memberi semangat pemerintah untuk berkinerja lebih baik," ujarnya di sela sambutan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur dan Provinsi se-Sulawesi di Surabaya, Jumat.

Sebuah pemerintahan daerah mendapat raihan status opini WTP karena secara administasi pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan baik, sempurna dan bersih.

Menteri yang merupakan politisi asal Partai Hanura tersebut menilai opini WTP harus dijadikan kewajiban sehingga setiap saat selalu membuktikan kinerja baik, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan.

"Karena rakyat ini menitipkan uang maka tentu harus dilaporkan sebaik-baiknya. Jaga amanat rakyat dengan menunjukkan kualitas keuangan serta menjalankan roda pemerintahan sesuai aturan," katanya.

Di sisi lain, pada kesempatan tersebut Yuddy Chrisnandi menyatakan bahwa acara penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sengaja digelar di Jatim karena memiliki akuntabilitas terbaik dengan nilai A.

"Kalau dulu penyerahannya di Jakarta, tapi kali ini di daerah. Terlebih tidak hanya seremonial yang dilakukan, tapi diberikan bimbingan bagaimana melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan baik, revitalisasi tentang peraturan-peraturan dan kebijakan agar tata kelola semua pemerintah di daerah," katanya.

Selain Jatim, provinsi yang meraih akuntabilitas dengan nilai A adalah Yogyakarta, serta 10 kabupaten/kota di Jatim memperoleh nilai B.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyampaikan bahwa komitmen dan integritas kepala daerah menjadi kunci sukses dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

"Komitmen dari kepala daerah inilah yang mampu menggerakkan pejabat dan staf di lingkungan pemerintah wilayahnya guna mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah," katanya. (*)