Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta birokrasi di lingkungan kerjanya bersaing dengan kelas dunia dengan beberapa Negara asing, seperti Singapura, Vietnam maupun Thailand.
"Kelasnya Jatim bukan Indonesia lagi, tapi harus berkelas dunia sehingga inilah yang menjadi tantangan ke depan," ujarnya di hadapan pegawai negeri sipil dalam rangka apel hari pertama kerja usai liburan Tahun Baru 2016 di Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan Surabaya, Senin.
Menurut dia, pada 2016 dan seterusnya, pelayanan publik yang berimbas pada peningkatan kualitas perekonomian harus mampu berbicara di tingkat internasional, minimal Asia Tenggara.
"Bahkan kalau bisa, nilainya harus lebih baik dari negara-negara lain. Itu semua bukan tidak mungkin karena di tingkat nasional sudah terbukti mampu yang terbaik, terutama di bidang energi," ucapnya.
Yang menjadi perhatian khusus dalam rangka menjalani masa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kata dia, persoalan tanah menjadi prioritas untuk mengundang pengusaha-pengusaha menanam investasinya di Jatim.
Selain itu, tingkat terampil dan ahlinya sumber daya manusia juga menjadi keutamaan agar Jatim sebagai salah satu provinsi di Indonesia mampu membuktikan kualitasnya.
"Tanah memang menjadi prioritas. Sedangkan terkait kepastian izin, waktu, biaya dan syarat semua sudah tak menjadi masalah," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Sementara itu, disinggung tentang mentalitas dan kualitas PNS, orang nomor satu di Jatim tersebut mengaku secara administratif tak ada yang perlu diragukan lagi karena sudah mampu menunjukkan kinerja lebih baik.
Berbagai penghargaan tentang pelayanan publik dari berbagai pihak, lanjut dia, sudah menjadi modal bahwa Jatim memiliki pegawai yang luar biasa dan layak mendapat apresiasi.
Di tempat sama, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan ada beberapa hal yang menjadi tantangan ke depan, yaitu suku bunga tinggi, insfrastuktur dan logistik.
Gus Ipul, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa untuk mengatasi suku bunga yang tinggi di Indonesia maka langkah sesuai anjuran Gubernur Jatim melakukan skema pembiayaan dengan suku bunga rendah utamanya untuk UMKM merupakan hal tepat.
"Ini sesuatu yang menjadi perhatian banyak pihak karena Jatim menjadi satu-satunya provinsi yang mempunyai solusi terhadap permasalahan suku bunga tinggi, sekaligus mengurangi disparitas. Semoga menjadikan lebih maju di antara negara-negara ASEAN," katanya.
Terkait insfrastruktur dan logistik, Ketua PBNU itu menegaskan bahwa Pemprov Jatim mengatasinya dengan membuat Kantor Perwakilan Dagang di 26 provinsi, sekaligus sebagai bukti bahwa keunggulan Jatim adalah kapasitas ekspor impor yang cukup besar baik antarprovinsi maupun negara lain. (*)
