Empat SKPD Madiun Gagal Capai Target PAD

Madiun (Antara Jatim) - Empat SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur, diperkirakan akan gagal mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun anggaran 2015 karena fungsinya kurang maksimal.

     

Data Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun mencatat, keempat SKPD tersebut, antara lain Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dishubkominfo, dan RSUD Dolopo.    

     

"Realisasi PAD keempat SKPD tersebut sampai saat ini rata-rata masih di bawah 50 persen," ujar Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun, Indra Setiawan, kepada wartawan, Sabtu.

     

Menurut dia, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi sehingga realisasi setoran PAD pada empat SKPD tersebut sampai saat ini masih rendah. 

     

Seperti DKP, rendahnya setoran terjadi pada realisasi retribusi sektor tempat rekreasi dan olahraga di Stadion Pangeran Timoer. Dari target retribusi ditetapkan sebesar Rp17,5 juta setahun, hingga saat ini baru bisa setor 42,86 persen saja atau setara Rp7,5 juta.

     

Selain itu, jelasnya, DKP juga mengalami kendala pada setoran retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Dari target sebesar Rp24 juta setahun, baru bisa menyetor 69 persen atau sekitar Rp16,560 juta saja. 

     

"Hal itu disebabkan karena  potensi retribusi dari 36 ahli waris terkait, sejauh ini belum dibayar. Diprediksi, sampai tutup tahun nanti setoran retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat hanya terealisasi sebesar 57,14 persen saja," kata dia.

    

Sedangkan, SKPD RSUD Dolopo, hingga saat ini juga terlambat untuk setoran PAD dari sektor retribusi pelayanan kesehatan. Dimana, rumah sakit tersebut baru setor PAD sebesar 72,28 persen atau setara  Rp7,2 miliar dari target ditetapkan Rp10 miliar. 

     

"Diperkrakan, hingga akhir tahun nanti hanya bertambah Rp1,1 miliar saja. Atau mencapai 83,64 persen secara total," katanya.

     

Kondisi sama untuk SKPD yang dipimpinnya. Untuk retribusi sisa luasan los dan kios Pasar Mejayan Baru (PMB) dari target sebesar Rp1,035 miliar setahun, saat ini baru masuk Rp496 juta atau 48 persen.

     

"Masih banyak pedagang yang hingga kini belum melunasi angsuran kompensasi pembayaran sisa luasan kiosnya. Selain itu kondisi PBM juga masih sepi," terang Indra.

     

Sedangkan SKPD Dishubkominfo, terdapat di retribusi Terminal Caruban yang ditarget Rp108 juta per tahun, baru realisasi Rp87 juta atau 80,30 persen. 

     

"Hingga tutup tahun nanti, capaian akhir retribusi di Terminal Caruban diprediksi hanya sampai 97,3 persen. Sedangkan Pasar Baru Mejayan diprediksi akhir tahun nanti hanya sekitar Rp600 juta atau 58 persen dari target," katanya. (*)