Sejumlah Kades di Jember Tolak Pencairan PSKS di Kantor Desa

Jember (Antara Jatim) - Sejumlah kepala desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menolak pencairan dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) di Kantor Desa setempat karena khawatir ricuh. "Ada beberapa kepala desa yang secara terang-terangan menolak penyaluran dana PSKS di kantor desa karena khawatir kantor desanya menjadi sasaran amuk massa yang tidak dapat bantuan," kata Kepala Kantor Pos Jember, M. Muslih, di Jember, Selasa. Menurut dia, awalnya seluruh kepala desa di Kecamatan Rambipuji menolak pencairan dana kompensasi BBM di kantor desa, namun kami melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman kepada para kades dengan bantuan Camat. "Kini hanya tinggal Desa Rambigundam yang belum memberikan kepastian, sedangkan tujuh desa lainnya di Kecamatan Rambipuji sudah ditangani oleh Camat," tuturnya. Pencairan dana PSKS di Kabupaten Jember digelar sejak 11-28 April 2015 dengan jumlah penerima sebanyak 192.951 rumah tangga sasaran (RTS) yang tersebar di 31 kecamatan. "Alhamdulillah sejauh ini pencairan dana PSKS di beberapa kantor desa/kelurahan berjalan lancar karena kami melakukan perbaikan sistem penyaluran dana PSKS, agar tidak amburadul," paparnya. Kantor Pos, lanjut dia, menggandeng tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Jember karena mereka akan menjadi petugas verifikator PSKS dan petugas Kantor Pos hanya sebagai juru bayar saja. Salah seorang perangkat desa di salah satu desa di Kecamatan Rambipuji yang enggan disebutkan namanya mengatakan data penerima PSKS itu sudah tidak valid karena sebagian penerima sudah dianggap mampu dan tidak berhak mendapatkan dana kompensasi BBM. "Warga miskin yang tidak mendapatkan dana PSKS biasanya beramai-ramai mendatangi kantor balai desa untuk memprotes, bahkan tidak jarang mereka melakukan tindakan anarkhis yang bisa merusak sejumlah fasilitas kantor desa," katanya. Ia berharap ada pendataan kembali penerima PSKS di Jember, agar data tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan dan penerima bantuan kompensasi BBM sebesar Rp200 per bulan bisa tepat sasaran. Sementara itu, Dinas Sosial Jember melakukan verifikasi terhadap penerima bantuan PSKS karena sebagian penerima dinilai tidak tepat sasaran. "Data penerima PSKS berdasarkan pendataan program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011, sehingga tidak menutup kemungkinan data itu sudah tidak sesuai lagi pada saat ini," kata Kepala Dinas Sosial Jember, Eko Heru Sunarso.(*)