Surabaya (Antara Jatim) - Guru besar sosiologi pendidikan pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya Prof Akh Muzakki MAg, Grand Dipl SEA, MPhil, PhD, menegaskan bahwa pemerintah harus melibatkan ormas dan kampus untuk melawan ISIS (radikalisme) secara bersama-sama. "Teroris itu sama halnya dengan korupsi, yakni kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime, sehingga perlu penanganan super-ekstra. Kita tidak bisa mengandalkan hukum positif semata, tapi hukum itu tidak bisa mematikan ideologi," katanya di sela pengukuhan dirinya sebagai guru besar di Surabaya, Rabu. Prof Muzakki yang juga Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur itu mencontohkan upaya Pemkot Surabaya saat penutupan Lokalisasi Dolly yang tidak mampu berjalan sendiri, namun minta bantuan ormas, sehingga ormas pun mau "pasang badan". "Tapi, jangan setelah penutupan Dolly terlaksana, lalu ormas ditinggal. Sekarang ada kasus ISIS yang diduga ada enam warga Surabaya yang ke Turki untuk bergabung ISIS, maka Pemkot Surabaya juga tidak bisa sendirian, tapi butuh ormas, bahkan juga perlu melibatkan kampus," katanya. Menurut guru besar ke-49 yang juga guru besar termuda di UINSA itu, kasus ISIS itu tidak bisa dilawan hanya dengan hukum positif semata, karena mereka yang berjihad itu akan bisa mengorbankan apapun, baik harta maupun jiwa pun siap dikorbankan. "Itu tidak bisa dilawan dengan hukum positif semata. Penanganannya haruslah menyertakan problem kultural dengan pendekatan perspektif sosial dan agama, karena itu pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang mengajak ormas dan kampus," katanya. Bahkan, alumnus magister dan doktoral di The Australian National University (ANU) Canberra, Australia itu menilai Jawa Timur itu merupakan "sarang empuk" bagi pengembangan ideologi-ideologi baru, karena kota besar akan memungkinkan seseorang mengalami keterpurukan sosial dan keterpurukan ekonomi. "Jadi, teroris itu bukan masalah mudah, karena kasus itu membuktikan bahwa antara Islam dan negara itu masih belum menyatu di semua komponen masyarakat. NU mungkin sudah selesai dengan NKRI, namun di luar NU masih banyak kelompok-kelompok yang tidak mau NKRI, termasuk enam warga Surabaya yang ke Turki itu," katanya. Untuk mendorong kelompok di luar NU itu mau berdiskusi tentang NKRI, tentu perlu ada pengentasan mereka dari keterpurukan ekonomi dan sosial. "Karena itu, terorisme dan radikalisme itu harus dihadapi secara bersama antara pemerintah, ormas, dan masyarakat," katanya dalam acara yang juga dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) Prof Nur Syam. (*)


Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.