Jakarta (Antara) - Badan Keamanan Laut akan mendapatkan 10 kapal milik TNI Angkatan Laut sebagai aset awal dalam tugasnya memberantas penangkapan ikan ilegal atau "illegal, unreported and unregulated fishing" (IUU Fishing). "TNI Angkatan Laut akan segera menghibahkan 10 kapal sebagai aset awal untuk menjaga keamanan dan keselamatan laut," kata Menko Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo usai rapat koordinasi di Jakarta, Jumat malam. Menurut Indroyono, meski Bakamla baru dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 178 Tahun 2014, lembaga tersebut telah beroperasi dengan tujuan khusus menangani penangkapan ikan ilegal. "Bakamla ini baru embrio. Kita ingin memperkuat otak sistem informasi 'command control' yang diintegrasikan. Nantinya informasi di-'databank'-kan di Bakamla," katanya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakamla Laksamana Madya Desi Albert Mamahit mengatakan beberapa pihak terkait sudah menawarkan sejumlah aset untuk membantu optimalisasi penanganan anti "illegal fishing". "TNI AL akan beri 10 kapal, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sekitar tiga atau lima kapan, dan Kemenko Kemaritiman mau beri empat kapal. Harapannya dalam lima tahun ke depan kami sudah bisa punya 50-60 kapal," katanya. (*)
Bakamla dapat Aset Awal 10 Kapal TNI AL
Sabtu, 10 Januari 2015 6:51 WIB
