Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta warga di sekitar Lumpur Lapindo untuk berdialog dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) terkait dengan tingginya volume lumpur yang ada di dalam kolam penampungan. Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, Selasa, mengatakan, warga dan BPLS harus berdialog mencari solusi yang tepat agar tidak terus meluber. "Warga harus berdialog dan mencari solus yang tepat supaya permasalah luapan lumpur tersebut bisa segera teratasi dan tidak meluber," katanya. Sebelumnya, ketinggian lumpur Lapindo khususnya di Desa Jatirejo sudah melebihi batas dan dikhawatirkan bisa meluber sampai ke desa di sekitarnya. BPLS tidak bisa melakukan penanggulan lagi karena akses diblokade oleh warga sehingga sejak tujuh bulan lalu tidak ada penanggulangan lagi. "Kondisi ini tidak bisa dibiarkan, perlu ada solusi dalam waktu dekat. Apalagi, sekarang musim hujan bila dibiarkan kondisi lumpur akan terus meninggi," katanya. Ia mengatakan, Pemprov hanya minta segera dicarikan solusi antara BPLS dan warga dan Pemprov Jatim hanya bisa memfasilitasi, sebab kewenangan penanganan ada di BLPS. "Kami memahami bila ada sebagianwarga korban Lumpur Lapindo yang masih tidak puas dengan penanganan yang sekarang. Namun, kepentingan masyarakat luas juga hendaknya diperhatikan," katanya. (*)
Berita Terkait
KBRI selamatkan PRT asal Pasuruan korban kekerasan di Malaysia
9 Juni 2025 23:00
Menteri ATR/BPN serahkan sertifikat tanah korban lumpur Lapindo
23 November 2023 23:32
Menteri ATR/BPN serahkan sertifikat tanah korban lumpur Lapindo
23 November 2023 21:25
Seorang TKW korban penipuan diamankan ke KBRI Kuala Lumpur
28 Februari 2022 23:12
Anggota DPR desak Pemkab Sidoarjo selesaikan sertifikat tanah korban lumpur Lapindo
16 November 2020 20:56
Ziarah korban lumpur Lapindo
4 Mei 2019 20:19
Warga Korban Lumpur Sidoarjo Demo Pelunasan Ganti Rugi
17 Desember 2018 18:16
