Ketua DPRD Pamekasan Tolak Kenaikan Harga BBM

Pamekasan (Antara Jatim) - Ketua DPRD Pamekasan, Jawa Timur, menolak rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM), karena dinilai akan membebani rakyat kecil. "Tapi penolakan saya atas kenaikan BBM ini bukan atas nama lembaga DPRD, melainkan sebagai pribadi," kata Halili seusai menemui mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang berunjuk rasa ke kantor DPRD setempat menolak kenaikan BBM, Senin. Aksi penolakan Ketua DPRD Pamekasan Halili atas rencana kenaikan oleh pemerintah ini dibuktikan dengan melakukan penandatanganan diatas kain putih sepanjang 3 meter yang dibawa para aktivis dari kedua organisasi mahasiswa ektra kampus saat berunjuk rasa itu. Selain Halili, sejumlah anggota DPRD Pamekasan lainnya juga ikut menandatangi penolakan kenaikan BBM. Seperti, Wakil ketua DPRD Pamekasan M Suli Faris, Ketua Komisi II Moh Hosnan Ahmadi, Ketua Komisi I Ismail Marzuki, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Taufiqurrahman, anggota fraksi merah putih Rida'i, dan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suryono. Halili menilai, rencana pemerintah menaikkan harga BBM dengan cara mengurangi subsidi itu tidak beralasan, karena saat ini harga minyak dunia sudah turun. Selain itu, kata dia, pemerintah bisa mengalokasikan anggaran dari pos lain yang pada APBN 2015 nanti sudah dicanangkan lagi. Pemborosan anggaran seperti biaya perjalanan dinas pejabat kementerian juga harus dikurangi, sebab menurut Halili, itu menjadi salah satu beban anggaran. Pada Senin (10/11) pagi, dua kelompok organisasi mahasiswa, yakni HMI dan GMNI Pamekasan berunjuk rasa ke kantor DPRD Pamekasan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. (*)