KSPI Riau dan Jatim Ancam Mogok bila BBM Naik
Jumat, 29 Agustus 2014 11:06 WIB
Oleh Dewanto Samodro
Jakarta (Antara) - Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Batam/Kepulauan Riau dan Jawa Timur menyatakan akan mengorganisasikan mogok nasional di seluruh kawasan industri pada Oktober-November, bila pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Desakan pemerintah transisi agar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM terasa menyesakkan kaum buruh dan rakyat kecil," kata Ketua Pengurus Daerah KSPI Batam/Kepulauan Riau Yoni Mulyo Widodo melalui siaran pers dari KSPI di Jakarta, Jumat.
Menurut Yoni, pemerintah transisi seharusnya mendorong adanya kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, seperti menaikkan upah minimum 30 persen dan menjalankan jaminan pensiun yang layak.
"Buruh dan rakyat kecil justru mendapatkan kebijakan yang akan memiskinkan mereka dengan adanya kebijakan menaikkan harga BBM yang akan mendorong terjadinya efek domino seperti naiknya harga makanan, minuman, pakaian, transportasi dan harga - harga lainnya," tuturnya.
Sementara itu, Ketua pengurus Daerah KSPI Jawa Timur Nandar mengatakan upah buruh masih jauh tertinggal di saat perekonomian Indonesia berhasil menembus masuk 10 besar dunia.
Nandar membandingkan upah buruh di Thailand yang saat ini mencapai Rp3,27 juta, China Rp3,4 juta dan Filipina Rp3,74 juta. Apalagi upah buruh di Korea Selatan yang mencapai Rp14,1 juta, Jepang Rp24,8 juta dan Australia Rp42,8 juta.
"Seharusnya pemerintah serius untuk meningkatkan upah buruh Indonesia yang jauh tertingggal akibat kebijakan upah murah selama ini," ucapnya.
Menyikapi hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kaum buruh dan rakyat kecil, KSPI Batam dan Jawa Timur menyampaikan sikap tegas menuntut kepada pemerintah menolak rencana kenaikan harga BBM.
Mereka berpendapat efek domino dari kenaikan harga BBM akan lebih menyengsarakan kaum buruh, petani, nelayan.
Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi, sehingga pasokan ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di sejumlah kota berkurang.
Akibatnya, terjadi antrean panjang untuk membeli BBM di sejumlah kota setelah SPBU menerima pasokan dari Pertamina. Di beberapa SPBU, pasokan tersebut langsung habis hanya dalam hitungan jam.(*)