KSPI: Buruh Kemungkinan Usung Prabowo sebagai Capres

Oleh Hanni Sofia Jakarta (Antara) - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan buruh dan seluruh elemennya di Indonesia kemungkinan besar akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. "Sampai saat ini hanya Prabowo Subianto yang bersedia untuk melakukan kontrak politik dengan buruh, capres lain sudah kami minta tetapi belum ada konfirmasi sampai hari ini," kata Said Iqbal di Jakarta, Kamis, setelah melakukan orasi di depan Istana Merdeka dalam aksi unjuk rasa Hari Buruh 2014. Jika tetap tidak ada jawaban dari capres lain yang telah dihubunginya, yakni Joko Widodo, Abu Rizal Bakrie, Mahfud Md., dan sejumlah capres lain, kata dia, kemungkinan besar pihaknya akan mendukung Prabowo sebagai capres buruh. Menurut Said, Prabowo telah memberikan respons yang baik dan bersedia melakukan kontrak politik untuk 10 tuntutan buruh yang dilayangkannya. "Kontrak politik ini yang kami minta agar ditandatangani oleh capres untuk dukungan kami kepada mereka," katanya. Namun, jika ternyata Prabowo nantinya ingkar janji dan tidak bersedia memenuhi kontrak politik atas 10 tuntutan buruh, pihaknya siap menjatuhkan sanksi sosial yang berat, termasuk salah satunya melakukan mogok nasional jilid 3. Sebanyak 10 tuntutan buruh yang disampaikan dalam kontrak politik, yakni menaikkan upah minimum 2015 sebesar 30 persen; hapus kebijakan penangguhan upah minimum; jalankan jaminan pensiun wajib bagi buruh pada bulan Juli 2015; jalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat dan menggratiskan untuk buruh dengan cara mencabut Permenkes 69/2013 tentang tarif, ganti INA CBG's dengan Fee for Service, audit BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, mereka menuntut penghapusan sistem outsourcing, khususnya outsourcing di BUMN dan pengangkatan sebagai pekerja tetap; sahkan UU PRT dan revisi UU Perlindungan TKI Nomor 39 Tahun 2004 serta RUU Perawat; cabut UU Ormas ganti dengan RUU Perkumpulan; pegawai dan guru honorer menjadi PNS; serta subsidi Rp1 juta per orang per bulan dari APBN untuk guru honorer dan seluruh pekerja honorer. Tuntutan lain, yakni alokasikan APBN untuk program transportasi publik gratis dan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi serta menyediakan perumahan murah buruh dan rakyat, dan program penguatan peran serikat pekerja. (*)