DPRD Surabaya Minta Pembangunan MRT Dimatangkan

Surabaya (Antara Jatim) - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya minta rencana pembangunan angkutan massal cepat atau yang biasa disebut "Mass Rappit Transportasion" (MRT) berupa monorel dan trem dimatangkan. Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim, Jumat, mengatakan, sebagai langkah awal, pihaknya meminta agar semua izin videotron di Surabaya tidak diperpanjang kemudian materinya diganti dengan visualisasi rencana pembangunan MRT. "Kalau bisa semua program berhubungan pembangunan MRT ditampilkan di videotron. Sehingga, dapat dilihat masyarakat secara langsung," katanya. Menurut dia, keputusan dinas perhubungan menampilkan visualisasi rencana pembangunan MRT lewat videotron seperti di depan Kebun Binatang Surabaya (KBS) patut diacungi jempol. Sebab lewat mekanisme itu, masyarakat akan tahu dengan sendirinya moda transportasi masa yang akan dibangun pemkot ke depan. "Kalau Dishub tidak berani ngomong, saya nanti yang akan maju untuk berbicara di hadapan media. Pertanyaanya, berani tidak Dishub merealisasikan?," tegas Alim. Alim menyebutkan, visualisasi berbagai program lewat videotron sebenarnya memiliki banyak keunggulan. Selain mudah diketahui oleh masyarakat, langkah tersebut juga secara tidak langsung bisa menjadi wadah promosi kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di Surabaya. Harapannya, lanjut dia, bagi investor yang ingin menanamkan modal ke depan tidak perlu lagi datang ke pemerintah kota, melainkan cukup dengan melihat visualisasi yang ada dalam videotron. "Saran saya, setiap kebijakan yang memiliki sisi positif, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait harus berani mendukungnya," katanya. Menurutnya, beberapa ruas jalan protokol yang dapat dijadikan pilot projec adalah seperti videotron di Jalan Basuki Rahmat (Basra), Embong Malang. "Sudah saatnya, pemkot tidak hanya memikirkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja. Tapi, pemkot harus mulai berfikir bagaimana caranya media yang sudah ada tersebut, difungsikan demi kepentingan publik," tandas Alim. Anggota Komisi C lainya, Herlina Harsono Njoto menyatakan, jika anggaran pembangunan halte MRT masih kurang. "Dari data yang saya miliki, per halte dialokasikan anggaran Rp80 juta. Menurut saya itu masih minim," ujar Herlina. Selain halte, Herlina juga menyarankan agar dinas perhubungan juga membangun beberapa sarana pendukung bagi moda transportasi yang nantinya diberi nama SuroTrem dan Boyo Rel itu, misalnya membangun akses jalan yang akan digunakan calon penumpang menuju halte MRT. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Eddi mengaku siap merealisasikannya, asalkan dengan syarat upaya pemanfaatan videotron sebagai media visualisasi tersebut, juga mendapat dukungan dari SKPD yang lain. "Untuk masalah videotron sebenarnya bukan wewenang kita. Asalkan semua mendukung, kita siap mewujudkanya," katanya. (*)