BI Khawatir Dana KUR Dipakai Untuk Pilkada

Surabaya (Antara Jatim) - Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah IV Jawa Timur khawatir sejumlah dana kredit usaha rakyat (KUR) dipakai untuk persiapan beberapa oknum yang mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di Jatim. "Jika diminta pemerintah, kami siap membuktikan kekhawatiran tersebut. Apalagi, di Jatim ada sejumlah daerah yang tahun ini melaksanakan pilkada," kata Pemimpin Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah IV Jawa Timur, Mohammad Ishak, ditemui di Diskusi Perbankan bertema "Bank Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat" di Surabaya, Jumat malam. Oleh karena itu, ungkap dia, meski pemerintah mencatat KUR secara nasional sukses mengingat bisa diserap banyak pengusaha UMKM di Tanah Air pihaknya meyakini dana tersebut tidak memiliki manfaat besar bagi peningkatan perekonomian nasional. "Jangan main-main dengan KUR. Apalagi dananya belum benar-benar diserap oleh rakyat," tegasnya. Dari sisi tingkat kredit macet (NPL) KUR, ia meragukan, bahwa pencapaiannya secara nasional di posisi 4,11 persen atau lebih rendah dari standar Bank Indonesia yakni 5 persen. "Dengan kekhawatiran ada dana KUR yang 'nyangkut' di pilkada, kami prediksi tingkat NPL-nya justru bisa lebih dari 15 persen," katanya. Walau demikian kinerja penyaluran KUR secara nasional, tambah dia, hingga Desember 2012 terealisasi sebanyak Rp34,23 triliun. Performa tersebut berhasil melampaui target tahun lalu yang dipatok Rp30 triliun. "Dari pencapaian itu, komposisi penerima KUR di Tanah Air didominasi industri menengah 47 persen, industri kecil 31 persen, dan industri mikro 22 persen," tuturnya. Pada kesempatan sama, Pengamat Ekonomi, Ahmad Erani Yustika, menyatakan, tingkat kedalaman perbankan di Indonesia masih rendah akibatnya sedikit masyarakat yang bersentuhan dengan sektor itu. "Padahal, perbankan merupakan motor penting untuk menggerakkan kegiatan ekonomi nasional maupun Jatim. Khususnya sektor riil seperti sektor pertanian dan industri," ujarnya. Secara umum, imbuh dia, rasio simpanan dan kredit terhadap PDB di Indonesia lebih rendah dibandingkan beberapa negara anggota ASEAN. Rasio kredit terhadap PDB, Indonesia mencapai 29,62 persen. "Rasio yang dimiliki Indonesia masih kalah dengan Thailand 92,97 persen, Malaysia 117,68 persen, dan Singapura 128,64 persen," katanya.(*)