Boediono: Hindari Pembangunan Kota Seperti Mozaik

Oleh Ahmad Wijaya Jakarta, (Antara) - Wakil Presiden Boediono mengingatkan pembangunan sebuah kota atau kabupaten jangan seperti mozaik yang tidak jelas wujudnya akibat tidak ada rencana jangka panjang yang matang dan koordinasi yang sistematis di antara instansi terkait. "Rencana pembangunan sangat penting. Jangan berubah-ubah setiap lima tahun," ujar Wakil Presiden Boediono ketika memberikan pengarahan kepada peserta Musyawarah Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi)ke-4 di Istana Wapres Jakarta, Kamis. Hadir dalam acara itu Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Ketua Umum Apersi Eddy Ganefo, serta pengurus Apersi provinsi di Indonesia. Menurut Wapres, pengembangan sebuah kota yang terencana dengan baik akan melahirkan kualitas hidup manusia yang lebih baik. Misalnya, jika sebuah pemerintah daerah akan membangun suatu rumah susun bagi pekerja industri, maka letaknya harus dekat dengan lahan industri. Upaya seperti ini dapat mengurangi kemacetan yang terjadi di setiap daerah. Wapres mengatakan bahwa kebutuhan papan seperti halnya sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap manusia. "Tugas ini menjadi tugas kita semua untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi warga negara kita," kata Wapres. Di bidang perumahan, tidaklah mungkin jika masyarakat yang tidak berpenghasilan atau berpenghasilan rendah tidak memiliki papan (rumah). "Kebutuhan ini tidak bisa ditawar lagi," ujar Wapres. Untuk itu ia menyambut upaya yang dilakukan anggota APERSI yang memiiki fokus pada penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bahkan, Tujuan Pembangunan Millenium atau Millennium Development Goals (MDGs) sangat memperhatikan mereka yang tinggal di kawasan kumuh. Penduduk yang tinggal di daerah kumuh harus dapat dikurangi atau diperbaiki lingkungannya. Memang, di dalam pelaksanaannya masih ada beberapa masalah yang dihadapi dalam pembangunan perumahan seperti harga tanah yang terus naik adalah salah satu kendala yang dihadapi pengembang. "Saya berharap agar bank tanah pada saatnya nanti, seperti yang diusulkan oleh Ketua Umum Apersi dalam laporannya, dapat memecahkan masalah tingginya harga tanah," katanya. Bank tanah Sangatlah wajar jika harga tanah terus meningkat asalkan dengan kenaikan yang wajar, tetapi harga tanah kadang melonjak tinggi karena ada spekulan tanah yang bermain. "Bank tanah diharapkan bisa menstabilkan suplai tanah secara wajar," tambah Boediono. Masalah perumahan, dikatakan Wapres, tidak hanya monopoli negara berkembang, seperti Indonesia, tetapi juga hampir dialami oleh seluruh negara di dunia. Upaya menyediakan perumahan baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat dilakukan dengan memberikan dukungan pembiayaan, perpajakan dan beberapa bentuk bantuan lainnya. "Apa yang bisa disiapkan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah harus disesuaikan, tetapi insentif harus cukup dan jangan berlebihan serta salah sasaran," ujar Wapres. (*)