Pemkab Madiun perkuat jaminan kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat

Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur terus memperkuat cakupan pemberian jaminan kesehatan masyarakat setempat guna mewujudkan kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Heri Setiyana mengatakan upaya memperkuat tersebut salah satunya diwujudkan dengan menggelar rakor lintas sektor, mulai dari kepala OPD terkait, camat se-Kabupaten Madiun, kepala puskesmas, perwakilan RSUD Kabupaten Madiun, sejumlah kepala desa, hingga BPJS Kesehatan.

"Selain untuk sosialisasi kebijakan terbaru JKN, kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi capaian kepesertaan, kualitas layanan, hingga pembahasan berbagai kendala dan solusi bersama guna memperkuat pemberian jaminan kesehatan warga Kabupaten Madiun," ujar Heri Setiyana dalam kegiatan pertemuan lintas sektor Menuju Madiun Sehat di Ruang Rapat Graha Eka Kapti, Puspem Mejayan, Kabupaten Madiun, Selasa.

Ia menjelaskan, hingga awal Mei 2026 jumlah peserta JKN di Kabupaten Madiun telah mencapai 734.149 jiwa dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 80,89 persen. Sementara capaian Universal Health Coverage (UHC) berada di angka 99,39 persen.

Menurutnya, seluruh puskesmas dan rumah sakit pemerintah daerah telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemkab Madiun juga terus mengalokasikan anggaran bagi peserta penerima bantuan iuran daerah (PBID) untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

"Dinas Kesehatan bersama lintas sektor terus melakukan sosialisasi, edukasi, pemutakhiran data kepesertaan, serta peningkatan mutu layanan kesehatan," katanya.

Ia menjelaskan, sistem pembiayaan JKN berasal dari tiga sumber, yakni pemerintah pusat untuk PBI dan ASN/TNI-Polri, pemerintah daerah untuk PBID dan PPPK, serta peserta mandiri maupun perusahaan.

Pihaknya menilai bahwa sinergisitas antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dukcapil, BPJS Kesehatan, camat, hingga kepala desa sangat penting untuk memastikan seluruh warga masuk dalam sistem JKN.

"Layanan kesehatan ini terus diperkuat dengan data yang harus benar-benar valid dan terus diperbarui. Dengan demikian, pemerintah daerah bisa memetakan warga yang membutuhkan prioritas layanan kesehatan," katanya.

Pertemuan lintas sektor Menuju Madiun Sehat tersebut juga dihadiri oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto dan Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi yang menegaskan agar seluruh aparatur pemerintah, mulai kepala desa, camat, hingga tenaga kesehatan, aktif membantu masyarakat mengakses layanan JKN.