Wali Kota Malang pastikan stok elpiji 3 kilogram mencukupi

Malang Raya (ANTARA) - Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan bahwa pihaknya tidak menemukan kelangkaan dan memastikan stok elpiji 3 kilogram di tingkat pengecer yang ada di wilayah itu mencukupi kebutuhan masyarakat setempat.

"(Elpiji 3 kilogram) masih tersedia dan stoknya tercukupi," kata Wahyu di Kota Malang, Jawa Timur, Senin.

Wahyu mengatakan pihaknya sudah rutin berkoordinasi dengan Pertamina guna memastikan keamanan dan kelancaran pasokan elpiji ukuran 3 kilogram ke Kota Malang.

Pemkot Malang, kata dia akan terus melakukan pengawasan berkala sehingga bisa mengetahui perkembangan ketersediaan elpiji tersebut.

Perihal langkah lanjutan untuk memitigasi kelangkaan stok, pemkot setempat kini masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Ia menuturkan bahwa per hari ini pihaknya akan mengikuti rapat daring dengan jajaran pemerintah untuk mengetahui detail implementasi pengawasan.

"Pertamina juga masih menunggu arahan dari pusat. Nanti kami akan bersama-sama melakukan langkah itu sesuai petunjuk," kata dia.

Dikonfirmasi terpisah, Area Manager Communication, Relations, dan CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi mengungkapkan di Kota Malang saat ini masih beredar sebanyak 37 ribu tabung elpiji berukuran 3 kilogram.

Ahad menjelaskan bahwa puluhan ribu tabung elpiji tersebut merupakan data yang dihimpun dari 753 pangkalan resmi di seluruh wilayah Kota Malang.

"Total 37 ribu yang masih ada, itu mencukupi (untuk kebutuhan di Kota Malang)," ujar dia.

Meski dinilai masih mencukupi, PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus memastikan pengawasan mulai proses distribusi hingga penjualan tetap berjalan dengan ketat.

Langkah tersebut guna mengantisipasi adanya oknum pedagang yang secara sengaja melakukan penimbunan sehingga menyebabkan kelangkahan barang di pasaran.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan, kata dia dengan melibatkan peran dari pemerintah daerah hingga menggandeng aparat penegak hukum (APH).

"Kami juga melakukan proyeksi untuk memperkirakan kebutuhan riil masyarakat," katanya.