Pemkab Probolinggo tekankan ketepatan sasaran dalam bantuan pangan

Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menekankan ketepatan sasaran dalam menyalurkan bantuan pangan pemerintah 2026 kepada masyarakat di Balai Desa Banjarsawah, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis.

"Penyaluran bantuan pangan harus tepat sasaran, mengingat persoalan pangan merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu," kata Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Fahmi AHZ saat sambutan penyerahan simbolis bantuan pangan pemerintah tahun 2026 di Balai Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan.

Wabup Fahmi bersama Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Ning Umi Hani’ah, perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, perwakilan Perum Bulog Probolinggo, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo Arif Kurniadi, Camat Tegalsiwalan Haryanto serta Kepala Desa Banjarsawah Rahmad Wahyudi hadir dalam kegiatan tersebut.

"Urusan pangan itu terlihat sederhana, tetapi sangat berharga. Ketika kebutuhan pangan tidak terpenuhi, itu menjadi persoalan yang sangat serius bagi masyarakat," tuturnya.

Ia mengatakan bahwa dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah turut berdampak terhadap arus logistik dan kenaikan harga bahan pokok, sehingga kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk hadir melalui program bantuan pangan yang disalurkan oleh Perum Bulog.

"Ketika arus logistik terganggu, maka harga bahan pokok ikut naik. Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk membantu masyarakat melalui program bantuan pangan itu," katanya.

Berdasarkan data Perum Bulog, penyaluran bantuan pangan 2026 di Kabupaten Probolinggo mencapai sekitar 228 ribu paket dengan setiap paket berisi 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. karena hal itu merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Kami menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses distribusi agar tidak terjadi ketimpangan penerima manfaat. Kami berharap bantuan itu benar-benar diterima oleh yang berhak. Jangan sampai yang tidak berhak menerima, sementara yang membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan," ujarnya.

Untuk memastikan penyaluran berjalan optimal, pemerintah melibatkan berbagai pihak, termasuk Kejaksaan Negeri, TNI, Kepolisian serta unsur pemerintah daerah untuk mengawal penyaluran bantuan agar berjalan baik dan tepat sasaran.

Fahmi berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini dan bantuan itu bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat.