Kenaikan harga BBM non-subsidi dalam situasi geopolitik seperti sekarang memang wajar dan sulit dihindari
Surabaya (ANTARA) - Akademisi dan Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi wajar dipicu tekanan geopolitik global yang mendorong lonjakan harga minyak mentah dunia dan memengaruhi penetapan harga domestik.
“Kenaikan harga BBM non-subsidi dalam situasi geopolitik seperti sekarang memang wajar dan sulit dihindari. Harga BBM non-subsidi pada dasarnya mengikuti harga minyak mentah dunia, kurs rupiah, biaya pengapalan, dan premi risiko akibat konflik,” kata Sekjen HIPMI Anggawira, Selasa.
Ia mengatakan kenaikan harga tidak terlepas dari dinamika pasar energi global yang saling terhubung, sementara Indonesia tidak memiliki kendali penuh atas fluktuasi harga minyak dunia yang tengah mengalami tekanan signifikan.
Menurut dia, harga minyak jenis Brent yang bergerak di kisaran 100 hingga 115 dolar AS per barel, bahkan sempat lebih tinggi akibat gangguan di Selat Hormuz, memberikan tekanan besar terhadap harga BBM dalam negeri.
Saat ini, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax berada di kisaran Rp12.300 per liter, Dexlite Rp14.200 per liter, dan Pertamina Dex Rp14.500 per liter.
Ia menilai kenaikan harga BBM non-subsidi yang masih tergolong wajar berada pada kisaran 5 hingga 10 persen, dengan catatan penyesuaian dilakukan secara bertahap untuk meminimalkan dampak terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
“Secara realistis, kenaikan yang masih dianggap wajar untuk BBM non-subsidi berada di kisaran 5–10 persen. Artinya, Pertamax yang saat ini sekitar Rp12.300 per liter bisa naik ke kisaran Rp12.900–13.500 per liter,” ujarnya.
Dari sisi dunia usaha, lanjut dia, kenaikan harga BBM berdampak pada peningkatan biaya operasional, terutama pada sektor transportasi dan logistik yang komponen BBM-nya mencapai 30–40 persen dari total biaya.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Kristian Widya Wicaksono menilai kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan konsekuensi logis dari sistem energi global yang terintegrasi dan mencerminkan transmisi harga dari pasar internasional ke domestik.
“Kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah memanasnya geopolitik Timur Tengah merupakan konsekuensi yang sulit dihindari dalam sistem energi global yang saling terhubung,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan penyesuaian harga perlu dilihat dalam konteks stabilitas energi nasional dengan mempertimbangkan daya serap ekonomi masyarakat serta potensi dampaknya terhadap inflasi.
“Pemerintah juga diharapkan mampu merespons dengan kebijakan yang transparan, bertahap, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan,” katanya.
Ia menilai kondisi ini juga dapat menjadi momentum untuk mendorong efisiensi energi dan percepatan transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan di Indonesia.
Pewarta: Willi IrawanEditor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
