LPA Jatim dukung program Kampung Pancasila Pemkot Surabaya

Surabaya (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur mendukung program Kampung Pancasila sebagai program prioritas pasca-Lebaran 2026 oleh Pemkot Surabaya.

Seorang pengurus LPA Jatim Isa Ansori dalam keterangan di Surabaya, Kamis, menyebutkan program Kampung Pancasila tidak hanya menjadi pendukung kekuatan kehidupan sosial warga akan tetapi juga sebagai basis perlindungan nyata bagi anak-anak di Surabaya.

Ia mengatakan program Kampung Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol kebersamaan antarwarga saja, tetapi program yang diinisiasi oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini juga harus menjadi sistem sosial hidup yang mampu membaca realitas, dapat menjangkau yang tertinggal, dan merawat masa depan anak-anak.

“Kampung adalah ruang hidup anak yang sesungguhnya. Di sanalah mereka tumbuh, berinteraksi, dan membentuk masa depan. Namun, agar Kampung Pancasila tidak berhenti sebagai semangat, ia membutuhkan orkestrasi yang jelas,” katanya.

Ia menjelaskan perlindungan terhadap anak tidak cukup jika hanya dijalankan oleh pemerintah saja, akan tetapi juga harus melibatkan warga.

“Jadi bukan sekadar objek kebijakan saja. Di titik inilah Pemkot Surabaya perlu membuka ruang kolaborasi yang lebih terstruktur dengan publik,” katanya.

Isa menerangkan salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Pemkot Surabaya membentuk gugus tugas Sistem Perlindungan Anak di tingkat RT.

Dirinya menyarankan agar gugus tugas tersebut dapat disebut Sistem Perlindungan Anak Tingkat RT (Sparta).

Pengamat pendidikan di Jatim itu memaparkan gugus tugas ini bukan sekadar menjadi forum, akan tetapi juga bisa menjadi mata dan telinga Pemkot Surabaya di level yang paling dekat dengan kehidupan anak.

“Jadi berbasis kampung, mereka bekerja dengan pendekatan sederhana namun berdampak. Selain itu, juga mendeteksi persoalan anak secara dini, memetakan kondisi keluarga dan lingkungan, merumuskan kebutuhan intervensi serta menghubungkan persoalan dengan solusi melalui perangkat daerah terkait,” ujarnya.

Di sinilah, lanjut dia, peran perangkat daerah menjadi lebih tepat sasaran, bukan sekadar menjalankan program, akan tetapi juga menjadi solusi atas persoalan konkret yang ditemukan di lapangan.

“Ketika gugus tugas Sparta bekerja di tingkat RT, maka tidak akan ada lagi anak yang hilang dari sistem. Setiap anak terpantau, setiap masalah terdeteksi, dan setiap potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini,” ujarnya.