Surabaya (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Bahtyar Rifai meminta supaya penyaluran beasiswa pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak oleh Pemerintah Kota Surabaya tepat sasaran.
"Beasiswa senilai Rp50 ribu diberikan kepada sekitar 8.000 siswa PAUD dan TK kurang mampu harus tepat sasaran," katanya di Surabaya, kamis.
Ia meminta agar program tersebut dipastikan lebih dulu dari sisi penganggaran, mekanisme serta sistem pengawasan supaya tepat sasaran.
Bahtiyar mengaku baru mendengar rencana program beasiswa untuk PAUD-TK tersebut. Namun secara prinsip, dirinya mendukung apabila program itu benar-benar ditujukan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan keluarga kurang mampu.
"Kalau memang ini untuk membantu orang tua yang kurang mampu agar anaknya tetap bisa sekolah PAUD atau TK, saya tentu sependapat. Pendidikan usia dini itu penting," kata Bahtiyar.
Meski demikian, Bahtiyar menekankan pentingnya memastikan apakah program tersebut telah dibahas dan dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 karena kepastian anggaran menjadi dasar utama sebelum program dijalankan.
Selain aspek anggaran, Bahtiyar juga menyoroti perlunya kejelasan mekanisme penyaluran bantuan. Ia mempertanyakan apakah bantuan akan diberikan dalam bentuk uang tunai, barang kebutuhan sekolah, atau sistem transfer langsung ke rekening penerima.
"Harus jelas teknisnya seperti apa. Apakah lewat sekolahnya, langsung ke rekening orang tua, atau bentuknya barang. Ini perlu difinalisasi supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," katanya.
Terkait verifikasi calon penerima, dirinya menyarankan supaya Dinas Pendidikan (Dispendik) berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) yang telah memiliki basis data warga miskin dan pra miskin.
Dalam hal ini, proses validasi dapat dilakukan melalui pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam sistem, sebagaimana mekanisme yang telah diterapkan pada program bantuan sosial sebelumnya.
"Entry NIK saja nanti akan terlihat apakah masuk kategori miskin atau pra miskin. Sistemnya sebenarnya sudah ada, tinggal dimanfaatkan agar tidak ribet dan tetap tepat sasaran," tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala apabila program ini benar-benar direalisasikan. Menurutnya, pengawasan diperlukan agar bantuan yang diberikan benar-benar digunakan untuk kebutuhan pendidikan anak, bukan dialihkan untuk keperluan lain.
"Kalau bentuknya uang tunai, harus ada evaluasi. Jangan sampai tidak digunakan untuk kepentingan sekolah. Itu yang perlu dijaga," katanya.
DPRD, lanjut Bahtiyar, akan memantau implementasi program tersebut apabila sudah berjalan. Evaluasi ini penting untuk memastikan efektivitas kebijakan sekaligus mencegah potensi penyimpangan.
