Pemkot Madiun percepat perlindungan BPJS-TK bagi 11 ribu pekerja

Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur mempercepat pemberian perlindungan jaminan sosial tenaga kerja bagi 11 ribu pekerja di wilayah setempat melalui kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK).

"Kita ingin seluruh pekerja di Kota Madiun memiliki perlindungan yang jelas. Manfaatnya sudah nyata dan dirasakan masyarakat. Karena itu, percepatan perluasan kepesertaan ini menjadi prioritas," ujar Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat menerima kunjungan jajaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun di Balai Kota Madiun, Senin.

Berdasarkan data per Februari 2026, tercatat sebanyak 47.824 pekerja di Kota Madiun telah terlindungi. Angka ini setara dengan 60,21 persen dari target keseluruhan sebesar 59.515 orang.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Madiun kini fokus menutup sisa kekurangan 11.591 pekerja agar mereka segera mendapatkan kepastian jaminan sosial dan tercapai Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ).

Dalam mengejar target UCJ, Plt Wali Kota Bagus menjelaskan bahwa pemkot telah menyiapkan sejumlah strategi. Selain optimalisasi anggaran sesuai kemampuan daerah, Pemkot Madiun juga mendorong perusahaan swasta dan BUMD untuk menjadi "ayah angkat" bagi pekerja rentan.

Selain itu, pemerintah akan memperkuat regulasi terkait kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja proyek jasa konstruksi sebagai syarat sebelum kontrak diterbitkan.

"Kita mengajak perusahaan-perusahaan ikut berperan aktif. Ini bentuk gotong royong agar perlindungan sosial ketenagakerjaan semakin luas dan merata," katanya.

Saat ini, Pemkot Madiun telah mengalokasikan anggaran perlindungan bagi 17.584 pekerja melalui APBD melalui program Pro JKK-JKM. Dari jumlah tersebut, sekitar 9.580 orang merupakan pekerja informal dan rentan, seperti pengurus dan pemandi jenazah, juru kunci makam, ketua RT/RW, kader, linmas, penyapu jalan, serta tenaga non-ASN tertentu yang sudah tercatat.

Melalui kerja sama yang terus diperkuat antara Pemkot Madiun dan BPJS Ketenagakerjaan, capaian UCJ ditargetkan dapat meningkat secara bertahap. Langkah itu menjadi bagian dari komitmen nyata pemerintah kota dalam memastikan perlindungan menyeluruh sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Kota Madiun.