Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur menjamin pelayanan kesehatan kepada warga prasejahtera di kota setempat sehingga tidak perlu khawatir terkait dengan akses layanan tersebut.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Kota Surabaya, Minggu, mengatakan komitmen pemkot dalam menjamin kesehatan warga melalui skema Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan maksimal.
"UHC merupakan sistem penjamin kesehatan yang memastikan seluruh warga memiliki akses adil terhadap layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu tanpa kendala finansial yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah," katanya.
Ia menjelaskan warga cukup menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) untuk mendapatkan layanan kesehatan. Hal itu, termasuk warga yang kepesertaan BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) nonaktif. Mereka juga dapat menggunakan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan.
"Surabaya itu sudah UHC. Kita sampaikan cukup dengan KTP. Kalau ada yang PBI-nya nonaktif maka ketika di Surabaya bisa menggunakan KTP untuk berobat," ujarnya.
Ia mengimbau warga yang secara ekonomi tergolong mampu, khususnya yang berada pada kategori desil 8 hingga 10, untuk menggunakan jalur BPJS Mandiri dan tidak mengambil jatah warga yang lebih membutuhkan.
"Saya minta tolong warga Surabaya yang masuk desil 8 sampai 10, mari kita gotong royong untuk membantu sesama dengan tidak mengambil jatah warga desil 1 sampai 5, atau warga prasejahtera. Nanti yang benar-benar tidak mampu malah terhambat," katanya.
Masyarakat dalam desil 1 hingga 5 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga terendah dari total 10 kategori. Data ini umumnya digunakan pemerintah sebagai acuan menentukan target sasaran penerima bantuan sosial secara lebih akurat.
Ia mengingatkan perusahaan-perusahaan di Surabaya agar tetap menjalankan kewajiban mendaftarkan serta membayar iuran BPJS bagi para pekerjanya.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pemkot Surabaya akan melakukan validasi ulang data warga prasejahtera.
Petugas akan turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi data di tingkat RW melalui program Kampung Pancasila.
"Kita akan kembalikan lagi ke warga apakah ada sanggahan terkait data warga prasejahtera di masing-masing RW. Kita akan sampaikan, benar tidak warga prasejahtera sekian, yang sejahtera sekian. Kalau datanya sudah benar, yang mampu saya mohon untuk membayar sendiri (BPJS Kesehatan)," ucapnya.
