Jakarta - Menteri BUMN Dahlan Iskan memastikan pada 2013 tidak ada perusahaan milik negara yang melakukan privatisasi lewat opsi penjualan saham perdana kepada publik. "Ya, tahun ini tidak ada satupun BUMN yang 'go public'. PT Pegadaian dan PT Pos Indonesia diminta tidak IPO," kata Dahlan usai mengikuti Rakor Program Privatisasi Tahun 2013 dan Program Tim Pelaksana Komite Privatisasi 2013 di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu. Menurut Dahlan, pada rapat yang dipimpin Menko Perekonomian, dan diikuti Menkeu, Menteri ESDM dan Tim Pelaksana Komite Privatisasi, dibahas 3 BUMN untuk privatisasi. Hasilnya PT Pegadaian diputuskan tidak menempuh IPO karena perusahaan itu diarahkan fokus mengurusi layanan kepada kalangan menengah ke bawah. Sementara PT Pos tidak "melantai" di Bursa Efek Indonesia pada 2013 karena jika IPO maka perusahaan harus terlebih dulu melakukan revaluasi aset. "Aset Pos yang akan direvaluasi sangat besar, konsuekuensinya perusahaan harus bayar pajak. Pos Indonesia tidak punya cukup uang untuk bayar pajak yang nilainya besar," ujarnya. Intinya diutarakan Dahlan, kedua perusahaan tersebut diminta lebih mengembangkan bisnisnya masing-masing ketimbang melepas saham kepada publik. PT Pos Indonesia juga memiliki tugas dari pemerintah yaitu dalam rangka pelayanan kepada publik (PSO), sehingga dikhawatirkan perusahaan itu tidak fokus pada tugasnya. Selain itu ditambahkan Dahlan, rapat juga membahas rencana "right issue" (penerbitan saham baru) 5 persen saham PT Aneka Tambang Tbk di pasar modal. "Right issue Antam diputuskan belum dilakukan karena harga sahamnya yang jatuh, sejalan dengan anjloknya harga saham pertambangan di pasar internasional," tegas Dahlan. (*)


Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2026