Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan pagu efektif anggaran sebesar Rp2,11 triliun pada 2026 untuk mendukung penguatan struktur dan daya saing industri nasional melalui sejumlah program prioritas.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pagu efektif tersebut ditetapkan setelah memperhitungkan kebijakan penyesuaian anggaran, termasuk penyesuaian dan blokir anggaran, dengan tetap menjaga kesinambungan program strategis industri.
“Pagu efektif Kementerian Perindustrian tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2,11 triliun dan akan diarahkan secara proporsional untuk mendukung program prioritas pembangunan industri nasional,” kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin.
Agus menjelaskan pagu awal Kemenperin pada 2026 sebesar Rp2,5 triliun, dengan penyesuaian anggaran khusus Prioritas Direktif Presiden sebesar Rp299,96 miliar serta blokir kode A yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp89,78 miliar, sehingga pagu efektif ditetapkan Rp2,11 triliun.
Ia menyebut pagu efektif tersebut didukung sumber dana rupiah murni sebesar Rp1,79 triliun, PNBP Rp46,6 miliar, dan BLU Rp275,9 miliar.
Dari sisi belanja, Agus menyebut alokasi anggaran 2026 difokuskan pada belanja pegawai sebesar Rp1,08 triliun, belanja nonoperasional Rp686,3 miliar, serta belanja operasional Rp344,8 miliar.
Untuk penguatan struktur industri, Kemenperin mengalokasikan Rp98,6 miliar bagi pengembangan industri kecil dan kewirausahaan industri, serta Rp83,6 miliar untuk hilirisasi dan pengembangan industri prioritas.
Selain itu, anggaran sebesar Rp81,7 miliar disiapkan untuk mendorong akselerasi ekspor industri guna meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap perdagangan nasional.
“Seluruh penganggaran diarahkan untuk memastikan efektivitas kualitas belanja dan dampak nyata terhadap pertumbuhan industri,” ujar Agus.
Di bidang peningkatan produktivitas, Kemenperin mengalokasikan Rp65,2 miliar untuk penguatan SDM industri, Rp58,2 miliar untuk restrukturisasi mesin dan peralatan, serta Rp14,4 miliar untuk penerapan teknologi industri.
Kemenperin juga menyiapkan anggaran Rp11,2 miliar untuk akselerasi industri hijau dan standar industri hijau, sejalan dengan agenda keberlanjutan sektor industri.
Untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengembangan industri halal, dan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), Kemenperin mengalokasikan Rp22,7 miliar.
Agus menambahkan Kemenperin juga mengalokasikan Rp2,9 miliar untuk penguatan kawasan industri dan fasilitas investasi guna menopang pertumbuhan industri yang inklusif dan berkelanjutan.
