Jimly: Pilihan Menjadi Negara Demokrasi Sudah Tepat
Sabtu, 15 Desember 2012 17:16 WIB
Surabaya - Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan sekaligus Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie menyatakan pilihan masyarakat Indonesia menjadikan negara yang berdemokrasi sebagai alat pemersatu bangsa sudah tepat.
"Pilihan kita menjadi negara sudah tepat," kata Jimly saat menjadi salah satu pembicara dialog kebangsaan yang digelar ICMI Jatim di Hotel Elmi Surabaya, Sabtu.
Menurut dia, banyaknya persoalan di negeri ini membuat banyak masyarakat meragukan dengan paham demokrasi. Bahkan ada yang berusaha membenturkan antara Pancasila dan UUD 1945 dengan hukum agama khususnya Islam.
Untuk itu, lanjut dia, menjadi tugas dari ICMI untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. "Pembahasan Pancasila dan UUD sudah final dan tidak perlu ada pembahasan lagi. Kita jangan mau dibenturkan dengan kreasi kita sendiri sebagai bangsa dan umat," katanya.
Jimly mengajak semua umat dalam mengisi dan mengelaborasi penerapan UUD dan pancasila dalam kehidupan sehari-hari. "Ini sama halnya seperti piagam Madinah dan Perjanjian Hudaibiyah pada zaman Rasulullah," katanya.
Pada perjanjian Hudaibiyah, kata dia, Rasulullah juga memberikan persetujuan atas beberapa perubahan dalam isi perjanjian yang diusulkan kaum Yahudi. Namun Rosullullah juga memberikan sanksi yang keras kepada umat yang melanggar baik dari golongan umat
Islam maupun umat lainnya.
"Sama halnya dengan piagam Jakarta ada yang dicoret juga. Artinya semua umat bergama agar taat pada perjanjian bersama. Bagi Islam, tangan kanan Al-Quran tangan kiri Pancasila dan UUD. Ini punya kepentingan agar semua umat di Negeri ini bisa rukun," katanya.
Jimly membenarkan jika umat Islam di Indonesia adalah mayoritas atau sekitar 88 persen dari penduduk Indonesia. Meski demikian, bukan berarti yang menguasai orang Islam.
"Kita harus realistis Islam sendiri tidak bisa bersatu. Anggap saja contoh antara NU dengan Muhammadiyah. Bahkan sesama NU saja tidak bersatu, begitu juga Muhammadiyah dengan PAN juga tidak bersatu," katanya. (*)