Surabaya (ANTARA) - Tim Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyerap aspirasi akademisi Universitas Airlangga dalam diskusi publik di Surabaya, Kamis guna merumuskan penguatan agenda reformasi institusi kepolisian.
"Agenda hari ini adalah adanya dialog publik antara tim percepatan reformasi Polri bersama dengan Unair di Surabaya ini," ujar anggota Tim Percepatan Reformasi Polri Otto Hasibuan.
Otto mengatakan pada kesempatan itu anggota tim reformasi Polri ingin mendapatkan masukan-masukan dari semua masyarakat di Jawa Timur.
Otto menekankan pentingnya solusi dan menyebut bahwa sebenarnya mereka tidak hanya berbelanja masalah, tetapi juga berbelanja solusinya, sehingga kegiatan tersebut merupakan proses berbelanja masalah sekaligus solusinya.
"Bayangkan dalam waktu yang singkat kami dapat masukan secara akademik dari tiga guru besar yang ada di Unair. Di samping itu kami dapat masukan dari semua masyarakat di Jawa Timur dan beberapa lintas organisasi," ujarnya.
Ia mengungkapkan salah satu usulan berkaitan dengan perubahan sistem komando kepolisian. Usulan itu juga menyinggung kemungkinan perubahan nama Hari Bhayangkara sebagai penanda kepolisian sipil.
Sementara itu, anggota tim lainnya, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti,menanggapi pertanyaan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait jabatan sipil bagi anggota Polri.
"Kalau secara hukum kan sudah ada banyak pakar-pakar yang sudah berbicara tentang keputusan MK itu. Dan sudah memang artinya seperti itu dan harus ditanggalkan," ujarnya.
Badrodin menekankan pentingnya kecepatan respons terhadap laporan dari masyarakat.
"Masyarakat itu membutuhkan kecepatan. Jadi kalau misalnya tidak hanya ke polisi, mungkin lapor ke kantor desa, ke aparat pemerintah yang lain, ke kepolisian, dia memang membutuhkan respons yang cepat," katanya.
Tim akan mengelompokkan aspirasi sebelum menyampaikannya kepada Presiden. Masukan yang bersifat teknis diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
"Nanti tugas kami ini mengelompokkan-mengelompokkan kemudian beberapa kelompok-kelompok yang mayor, mana yang memang urgent. Itu nanti kita diskusikan untuk disarankan kepada Presiden," ujar Badrodin.
