Surabaya (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Adhy Karyono meraih penghargaan bergengsi Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) Digital Leadership Government (ADLG) Award 2025 yang digelar di salah satu hotel di Surabaya, Kamis.
Dalam penghargaan tersebut, Sekda Kabupaten Sidoarjo juga meraih posisi terbaik pertama kategori Kabupaten dan Sekda Kota Malang merebut posisi terbaik pertama kategori Kota serta Kota Blitar di posisi terbaik ketiga untuk kategori kota.
"Penghargaan ini adalah bukti nyata. Transformasi digital di Jawa Timur sudah on the track," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Adhy Karyono usai menerima ADLG Award 2025 di Surabaya.
Ia menekankan, digitalisasi bukan lagi sekadar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tapi sudah bergerak menuju Pemerintahan Digital.
"Penilaian menyatakan Sekda selaku penanggung jawab sudah menjalankan tugas dengan baik. Pelayanan publik dan administrasi birokrasi Jatim sudah digital dan berdampak," katanya.
Ia mengatakan, Sekda Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati meraih Terbaik Pertama Kategori Sekda Kabupaten. Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso meriah Terbaik Pertama Kategori Sekda Kota, serta Sekda Kota Blitar Priyo Suhartono meraih Terbaik Ketiga Kategori Sekda Kota.
"Ini cerminan indeks digital untuk masyarakat Jatim sudah tinggi," kata Adhy.
Ketua Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) Muhammad Faisal, menegaskan peran sentral Sekda.
"ADLG Award ini mengapresiasi peran strategis Sekda sebagai koordinator transformasi digital di daerah," jelas Faisal.
Ia menyebut, proses penilaian dilakukan oleh ahli kompeten tanpa intervensi. Program ini juga terus membesar, dari hanya diikuti 76 Sekda di 2022, kini sudah diikuti 207 Sekda se-Indonesia.
"Kami bangga. Juara 1 akan diundang ke Korea untuk studi pelaksanaan smart city," kata Faisal.
Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin menyoroti urgensi transformasi. Tingkat penetrasi internet Indonesia 2025 diprediksi naik hingga 80,66 persen.
"Ke depan, kita bersiap menuju Pemerintahan Digital. Bedanya, bukan cuma pengakuan pemerintah penyedia layanan, tapi pengakuan dari masyarakat yang menikmati layanan kita," jelas Sherlita.
Ia menekankan, Sekda adalah koordinator kunci, memegang peran penting dalam harmonisasi kebijakan, integrasi data, dan kualitas layanan digital.
"Keteladanan Sekda adalah kunci keberhasilan implementasi yang efektif. Ini sejalan dengan Perpres 95/2018 tentang SPBE dan Perpres 82/2003 tentang percepatan transformasi digital," ujarnya.
