Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia sudah teraliri listrik pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sudah bahas di rapat kabinet, in syaa Allah di periode Pak Presiden Prabowo tidak ada lagi desa yang belum punya listrik,” kata Mendes Yandri dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Menurut Mendes Yandri, ketersediaan listrik menjadi salah satu indikator utama dalam pemerataan pembangunan desa. Oleh karena itu, kata dia, Kementerian Desa PDT terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk mempercepat elektrifikasi wilayah pedesaan, terutama di daerah tertinggal dan terpencil.
Selain listrik, Mendes Yandri mengatakan pemerintah juga menargetkan perluasan jaringan internet di seluruh desa melalui kerja sama antara Kemendes PDT dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Langkah itu, ujarnya melanjutkan, dilakukan untuk mendorong transformasi digital dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
“Kami sudah menandatangani MoU dengan Komdigi untuk memastikan sinyal dan jaringan internet masuk ke desa. Prioritasnya desa-desa wisata, ekspor, dan yang memiliki potensi ekonomi besar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yandri menekankan bahwa pembangunan desa tidak bisa dilakukan secara sektoral. Ia mendorong sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan infrastruktur dasar, termasuk listrik, air bersih, dan pendidikan, dapat dinikmati seluruh masyarakat desa.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pun telah menyampaikan bahwa sejumlah proyek listrik masuk desa telah mulai diresmikan. Sesuai arahan Presiden, kata dia, seluruh program listrik desa ditargetkan tuntas pada periode 2029–2030, meliputi 5.700 desa dan 4.400 dusun di seluruh Indonesia.
Pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 desa hingga akhir tahun 2025 untuk memperluas pemerataan akses listrik PT PLN (Persero) di seluruh pelosok negeri.
Menteri Bahlil juga menegaskan bahwa akses listrik merupakan hak setiap warga negara sehingga pemerintah bersama PLN berkomitmen memberikan akses listrik merata hingga tahun 2030.
