Jakarta - Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim menyerukan untuk menjadikan penelitian sebagai faktor utama dalam proses pengambilan kebijakan, baik di pusat maupun daerah. "Pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan pendidikan masih lemah. Saya yakin dan percaya, kebanyakan kebijakan di daerah tidak ditempuh berdasarkan penelitian balitbangda," katanya melalui keterangan pers Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud di Jakarta, Selasa. Balitbang Kemdikbud saat ini melakukan Rapat Koordinasi Nasional Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Rakornas Jalitbang Dikbud), di Makassar, Sulawesi Selatan, sejak Minggu (17/6) hingga Rabu (20/6). Musliar Kasim menyatakan bahwa bila ingin maju, secara perlahan perlu dilakukan perbaikan, dengan menjadikan penelitian sebagai faktor utama proses pengambilan kebijakan di Kemdikbud. "Di negara maju, apa pun kebijakan diambil tidak akan ditempuh tanpa penelitian ilmiah yang valid," katanya. Ia mengharapkan, ke depan penelitian semakin mendapatkan tempat dalam proses pengambilan kebijakan, terutama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Selain itu, Musliar juga mengharapkan agar pemerintah daerah meningkatkan dukungannya pada balitbangda untuk memperkuat penelitian melalui bantuan APBD. Alasannya, kata dia, anggaran penelitian yang tersedia di balitbang cukup terbatas. Sementara itu, Kepala Balitbang Kemdikbud Khairil Anwar Notodiputro mengajak masyarakat dan para pemangku kepentingan pendidikan agar selalu memanfaatkan hasil penelitian, baik yang dilakukan perguruan tinggi, balitbang kementrian maupun balitbangda. "Kami berharap apa yang telah dihasilkan berbagai lembaga penelitian, dapat dijadikan sebagai basis dalam proses pengambilan keputusan. Dengan begitu, kebijakan yang diambil dilakukan berdasarkan penelitian ilmiah yang akan memberikan manfaat, baik pada jangka pendek maupun jangka panjang," katanya. Sedangkan Sekretaris Balitbang Kemdikbud Hendarman Anwar menambahkan, penyelenggaraan Rakornas Jalitbang Dikbud itu diharapkan dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dalam proses pengambilan kebijakan. "Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan penelitian dan pengembangan perlu diperkuat untuk mendesain pengambilan kebijakan dan mendukung program pendidikan dan kebudayaan yang efektif dan akuntabel melalui peningkatan kapasitas jaringan penelitian dan pengembangan," katanya. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan daapat menyatukan persepsi dan pemahaman dalam rangka penyelarasan program kebijakan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan serta strategi pelaksanaannya, serta mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan berkaitan dengan penelitian kebijakan. Kemudian, pengembangan kurikulum di daerah, pengembangan pendidikan karakter berbasis kebudayaan, penjaminan mutu hasil ujian nasional, Local Examination Agency (LEA), dan pengembangan bank soal daerah. Kegiatan itu menghadirkan ratusan peserta dari berbagai pihak terkait, yakni Balitbangda, Bappeda dan BP3D dari 33 Provinsi, Bappeda/Balibangda dari 37 Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia, Dinas Pendidikan 13 Kabupaten/Kota yang masuk proyek percontohan LEA, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dari 30 Provinsi, Badan Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT), dan Balai Bahasa Sulawesi Selatan. Selanjutnya, Pusat Kajian Kebudayaan UI, Unpad, Universitas Andalas, UGM, Universitas Udayana dan Unhas, Pemerintahan Provinsi dan DPRD Sulsel, dan rektor perguruan tinggi se-Sulawesi Selatan. (*)

Pewarta:

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012