Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur, gencar memberikan edukasi terkait dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri menjelang Pilkada 2024 yang digelar serentak, termasuk di Kota Kediri.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kediri Ferry Djatmiko, Rabu mengemukakan semua pihak termasuk seluruh TNI, Polri, dan ASN diminta untuk untuk bersama-sama ikut menyukseskan Pilkada 2024.
"Ini adalah komitmen kita bersama, sebagai ASN, TNI dan Polri untuk mengawal Pilkada Kota Kediri agar berjalan dengan aman, kondusif, tertib dan lancar," katanya.
Ferry juga berharap dengan komitmen tersebut, situasi Pilkada 2024 di Kota Kediri bisa adem, tidak ada konflik, tidak ada permasalahan dan tidak ada pelanggaran.
Pemkot Kediri dengan seluruh pemangku jabatan yang ada juga turut memberikan edukasi terkait dengan Pilkada 2024 agar berjalan dengan tertib.
"Dengan situasi tersebut kami bisa menyukseskan Pilkada 2024, sehingga nantinya terpilih pemimpin atau wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan pilihan hati nurani rakyat Kota Kediri," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Kediri Yudi Agung Nugraha mengatakan Bawaslu mendukung penuh berbagai edukasi yang digelar menjelang Pilkada 2024 ini.
Menurut dia, selain bertujuan untuk menjaga agar Pilkada 2024 bisa berjalan kondusif, sekaligus sebagai upaya pencegahan tindak pelanggaran pada saat pelaksanaan pilkada. Hal ini sekaligus menekankan bahwa ASN, TNI dan Polri wajib bersikap netral.
"Dalam Undang-undang Pilkada, ketika masuk bab kampanye pertama kali yang disebutkan adalah netralitas ASN, TNI, Polri wajib bersikap netral dalam membuat keputusan atau tindakan tanpa menguntungkan ataupun merugikan salah satu pihak manapun dan jika ada pelanggaran ternyata bukan hanya ada sanksi disiplin, tapi juga ada sanksi pidana," kata Yudi.
Untuk mencegah adanya pelanggaran tersebut, kata dia, Bawaslu Kota Kediri juga giat memberikan edukasi ke masyarakat, terlebih lagi mengingat persinggungan sangat besar sekali dengan tahapan pilkada, terutama ketika masuk tahap kampanye.
"Selama masa kampanye, ada pembagian zonasi yang menyasar ke kelurahan. Untuk itu kami terus melakukan hal serupa sampai masa kampanye selesai," kata dia.
Yudi mengatakan tim Bawaslu juga melakukan patroli netralitas ASN di tingkat kecamatan. Tim patroli tersebut akan berkunjung ke setiap kelurahan per kecamatan untuk melakukan sosialisasi sebagai upaya pencegahan secara bergantian.
Dia menambahkan Bawaslu Kota Kediri juga membentuk tim cyber yang bekerja sama dengan kepolisian daerah setempat untuk pengawasan di dunia maya.
Pilkada di Kota Kediri diikuti dua paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri, yakni pasangan Vinanda Prameswati-K.H. Qowimuddin Thoha atau Gus Qowim dan pasangan Ferry Silviana Feronica-Regina Nadya Suwono.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kediri Ferry Djatmiko, Rabu mengemukakan semua pihak termasuk seluruh TNI, Polri, dan ASN diminta untuk untuk bersama-sama ikut menyukseskan Pilkada 2024.
"Ini adalah komitmen kita bersama, sebagai ASN, TNI dan Polri untuk mengawal Pilkada Kota Kediri agar berjalan dengan aman, kondusif, tertib dan lancar," katanya.
Ferry juga berharap dengan komitmen tersebut, situasi Pilkada 2024 di Kota Kediri bisa adem, tidak ada konflik, tidak ada permasalahan dan tidak ada pelanggaran.
Pemkot Kediri dengan seluruh pemangku jabatan yang ada juga turut memberikan edukasi terkait dengan Pilkada 2024 agar berjalan dengan tertib.
"Dengan situasi tersebut kami bisa menyukseskan Pilkada 2024, sehingga nantinya terpilih pemimpin atau wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan pilihan hati nurani rakyat Kota Kediri," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Kediri Yudi Agung Nugraha mengatakan Bawaslu mendukung penuh berbagai edukasi yang digelar menjelang Pilkada 2024 ini.
Menurut dia, selain bertujuan untuk menjaga agar Pilkada 2024 bisa berjalan kondusif, sekaligus sebagai upaya pencegahan tindak pelanggaran pada saat pelaksanaan pilkada. Hal ini sekaligus menekankan bahwa ASN, TNI dan Polri wajib bersikap netral.
"Dalam Undang-undang Pilkada, ketika masuk bab kampanye pertama kali yang disebutkan adalah netralitas ASN, TNI, Polri wajib bersikap netral dalam membuat keputusan atau tindakan tanpa menguntungkan ataupun merugikan salah satu pihak manapun dan jika ada pelanggaran ternyata bukan hanya ada sanksi disiplin, tapi juga ada sanksi pidana," kata Yudi.
Untuk mencegah adanya pelanggaran tersebut, kata dia, Bawaslu Kota Kediri juga giat memberikan edukasi ke masyarakat, terlebih lagi mengingat persinggungan sangat besar sekali dengan tahapan pilkada, terutama ketika masuk tahap kampanye.
"Selama masa kampanye, ada pembagian zonasi yang menyasar ke kelurahan. Untuk itu kami terus melakukan hal serupa sampai masa kampanye selesai," kata dia.
Yudi mengatakan tim Bawaslu juga melakukan patroli netralitas ASN di tingkat kecamatan. Tim patroli tersebut akan berkunjung ke setiap kelurahan per kecamatan untuk melakukan sosialisasi sebagai upaya pencegahan secara bergantian.
Dia menambahkan Bawaslu Kota Kediri juga membentuk tim cyber yang bekerja sama dengan kepolisian daerah setempat untuk pengawasan di dunia maya.
Pilkada di Kota Kediri diikuti dua paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri, yakni pasangan Vinanda Prameswati-K.H. Qowimuddin Thoha atau Gus Qowim dan pasangan Ferry Silviana Feronica-Regina Nadya Suwono.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024