Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan penambahan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya pada 2024 sudah lebih banyak dibandingkan tahun lalu, yakni dari 526 ke 544 ton untuk urea dan 470 ke 710 ton jenis NPK.
"Alhamdulillah di tahun 2024 ini untuk penambahan pupuk bersubsidi sudah lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2023," kata Wahyu dalam keterangannya yang diterima di Surabaya, Kamis.
Selain itu, kata dia, untuk proses pembelian pupuk bersubsidi tersebut sudah cukup baik, karena para pedagang telah menggunakan sistem aplikasi.
"Prosesnya memang agak panjang, baik untuk gapoktan dan petani, harus dicek kelengkapannya seperti identitas KTP, tanda tangan dan orangnya terdaftar dalam data penerima pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah dan masih memiliki alokasi. Karena ini terkait dengan pertanggungjawaban," ujarnya saat meninjau dua kios pupuk bersubsidi di wilayah Kedungkandang, Kota Malang.
Wahyu menjelaskan, pemantauan distribusi pupuk bersubsidi ke Gudang KUD Subur dan Kios Pupuk Anugrah Tani Arjowinangun tersebut, menjadi bagian dari langkah konkret dalam pengendalian inflasi daerah.
"Pemantauan distribusi pupuk bersubsidi ini menjadi bagian dari langkah konkret dalam pengendalian inflasi daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Plt. Sekjen Kemendagri R.l Tomsi Tohir Balaw dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakor TPID) yang digelar secara virtual," ucap Wahyu.
Wahyu berharap, pupuk subsidi di Kota Malang akan terus ditambah agar terdistribusi lebih banyak lagi ke petani atau kelompok petani.
“Ada beberapa hal juga yang disampaikan dalam peninjauan ini, harapannya ada penambahan meski sudah bertambah," tuturnya.
Kemudian, lanjutnya, proses pembelian pupuk bersubsidi bagi petani agar dipermudah, serta ada perbaikan sarana dan prasarana.
"Alhamdulillah dari hasil peninjauan secara keseluruhan baik, dari distributornya juga memberikan sesuai dengan yang sudah ditetapkan,” katanya.
Dalam peninjauan tersebut Pj Wali Kota Malang turun bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kota Malang yang diantaranya Kodim 0833 Kota Malang, Kejaksaan Negeri Malang, serta dari Polresta Malang Kota.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Alhamdulillah di tahun 2024 ini untuk penambahan pupuk bersubsidi sudah lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2023," kata Wahyu dalam keterangannya yang diterima di Surabaya, Kamis.
Selain itu, kata dia, untuk proses pembelian pupuk bersubsidi tersebut sudah cukup baik, karena para pedagang telah menggunakan sistem aplikasi.
"Prosesnya memang agak panjang, baik untuk gapoktan dan petani, harus dicek kelengkapannya seperti identitas KTP, tanda tangan dan orangnya terdaftar dalam data penerima pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah dan masih memiliki alokasi. Karena ini terkait dengan pertanggungjawaban," ujarnya saat meninjau dua kios pupuk bersubsidi di wilayah Kedungkandang, Kota Malang.
Wahyu menjelaskan, pemantauan distribusi pupuk bersubsidi ke Gudang KUD Subur dan Kios Pupuk Anugrah Tani Arjowinangun tersebut, menjadi bagian dari langkah konkret dalam pengendalian inflasi daerah.
"Pemantauan distribusi pupuk bersubsidi ini menjadi bagian dari langkah konkret dalam pengendalian inflasi daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Plt. Sekjen Kemendagri R.l Tomsi Tohir Balaw dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakor TPID) yang digelar secara virtual," ucap Wahyu.
Wahyu berharap, pupuk subsidi di Kota Malang akan terus ditambah agar terdistribusi lebih banyak lagi ke petani atau kelompok petani.
“Ada beberapa hal juga yang disampaikan dalam peninjauan ini, harapannya ada penambahan meski sudah bertambah," tuturnya.
Kemudian, lanjutnya, proses pembelian pupuk bersubsidi bagi petani agar dipermudah, serta ada perbaikan sarana dan prasarana.
"Alhamdulillah dari hasil peninjauan secara keseluruhan baik, dari distributornya juga memberikan sesuai dengan yang sudah ditetapkan,” katanya.
Dalam peninjauan tersebut Pj Wali Kota Malang turun bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kota Malang yang diantaranya Kodim 0833 Kota Malang, Kejaksaan Negeri Malang, serta dari Polresta Malang Kota.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024