Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meraih penghargaan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik di ajang Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2024 kategori kabupaten dengan jumlah transaksi produk dalam negeri terbanyak.
Raihan penghargaan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintahan kali ini di ajang Indonesia Sustainable Procurement Expo 2024 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Katalog Elektronik Nasional.
"Banyuwangi dinilai sebagai daerah yang memiliki komitmen tinggi memanfaatkan produk dalam negeri yang mendukung pembangunan daerah, artinya pemkab dinilai banyak melibatkan pelaku usaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam keterangannya di Banyuwangi, Jumat.
Ia menyampaikan bahwa Pemkab Banyuwangi terus mengupayakan pelibatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pembangunan daerah.
Salah satunya, lanjut Ipuk, dengan cara memberikan kesempatan yang sama bagi UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan.
"Jumlah transaksi katalog elektronik (e-katalog) produk dalam negeri Banyuwangi pada tahun 2023, sekitar Rp581 miliar," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus meningkatkan peran UMKM dalam pengadaan barang dan jasa, dan sampai saat ini sudah ada 1.036 pelaku UMKM yang mendaftar di katalog elektronik.
"Mayoritas adalah UMKM lokal, mulai dari kuliner, suvenir, alat tulis kantor, aspal, jasa servis kendaraan, dan sebagainya," kata Ipuk.
Menurut Ipuk, dengan masuknya UMKM lokal dalam katalog elektronik, penetrasi produk UMKM semakin meluas dan terserap market lebih besar.
Bupati Ipuk juga memastikan kebijakan yang diambil selalu bersifat kolaboratif dengan banyak pihak, termasuk warga. Pemkab terus mendorong kolaborasi warga dalam pengadaan barang dan jasa.
"Kami ajak warga menjadi mitra pemerintah. Ini menjadi bagian program kami, UMKM Naik Kelas. Dengan kolaborasi ini tentu saja akan membuat apa yang pemkab lakukan makin akuntabel dan transparan," ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Dani Al Sofyan menjelaskan bahwa daerah itu berhasil meraih penghargaan ini karena mampu mencapai realisasi transaksi katalog elektronik hingga Rp581 miliar dalam pengadaan barang/jasa pada 2023.
"Menurut data dari LKPP, tahun 2023 tercatat pembelanjaan produk dalam negeri sebesar Rp1,1 triliun. Termasuk di dalamnya adalah transaksi e-katalog sebesar Rp581 miliar," katanya.
Dani menambahkan pemkab akan terus menggenjot transaksi dengan mendorong lebih banyak UMKM yang masuk dalam e-Katalog. Banyuwangi melakukan sejumlah pendampingan kepada pelaku usaha kecil.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Raihan penghargaan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintahan kali ini di ajang Indonesia Sustainable Procurement Expo 2024 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Katalog Elektronik Nasional.
"Banyuwangi dinilai sebagai daerah yang memiliki komitmen tinggi memanfaatkan produk dalam negeri yang mendukung pembangunan daerah, artinya pemkab dinilai banyak melibatkan pelaku usaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam keterangannya di Banyuwangi, Jumat.
Ia menyampaikan bahwa Pemkab Banyuwangi terus mengupayakan pelibatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pembangunan daerah.
Salah satunya, lanjut Ipuk, dengan cara memberikan kesempatan yang sama bagi UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan.
"Jumlah transaksi katalog elektronik (e-katalog) produk dalam negeri Banyuwangi pada tahun 2023, sekitar Rp581 miliar," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus meningkatkan peran UMKM dalam pengadaan barang dan jasa, dan sampai saat ini sudah ada 1.036 pelaku UMKM yang mendaftar di katalog elektronik.
"Mayoritas adalah UMKM lokal, mulai dari kuliner, suvenir, alat tulis kantor, aspal, jasa servis kendaraan, dan sebagainya," kata Ipuk.
Menurut Ipuk, dengan masuknya UMKM lokal dalam katalog elektronik, penetrasi produk UMKM semakin meluas dan terserap market lebih besar.
Bupati Ipuk juga memastikan kebijakan yang diambil selalu bersifat kolaboratif dengan banyak pihak, termasuk warga. Pemkab terus mendorong kolaborasi warga dalam pengadaan barang dan jasa.
"Kami ajak warga menjadi mitra pemerintah. Ini menjadi bagian program kami, UMKM Naik Kelas. Dengan kolaborasi ini tentu saja akan membuat apa yang pemkab lakukan makin akuntabel dan transparan," ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Dani Al Sofyan menjelaskan bahwa daerah itu berhasil meraih penghargaan ini karena mampu mencapai realisasi transaksi katalog elektronik hingga Rp581 miliar dalam pengadaan barang/jasa pada 2023.
"Menurut data dari LKPP, tahun 2023 tercatat pembelanjaan produk dalam negeri sebesar Rp1,1 triliun. Termasuk di dalamnya adalah transaksi e-katalog sebesar Rp581 miliar," katanya.
Dani menambahkan pemkab akan terus menggenjot transaksi dengan mendorong lebih banyak UMKM yang masuk dalam e-Katalog. Banyuwangi melakukan sejumlah pendampingan kepada pelaku usaha kecil.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024