Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur berharap pemerintah kabupaten setempat memberikan bantuan pengurusan sertifikat tanah kepada masyarakat karena jatah pengurusan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang semakin menurun.
Kepala BPN Bojonegoro, Andreas Rochyadi di Bojonegoro, Selasa mengemukakan sebenarnya antusias masyarakat mengurus sertifikat tanah melalui PTSL tinggi, namun jumlah kebutuhan tahun 2024 dengan alokasi tahun ini masih sangat jauh.
"Jatah PTSL tahun 2024 ini sekitar 19 ribu, padahal kebutuhannya 85 ribu. Jumlah tersebut sudah ketentuan dari pusat," katanya.
Andreas memaparkan pada tahun 2022 ada 48 ribu bidang tanah telah tuntas publikasi sertifikatnya, sementara pada tahun 2023 jumlahnya justru menurun mencapai 36 ribu bidang.
"Jumlah tersebut mengalami penurunan kuota setiap tahunnya. Harapannya bisa dibantu pemerintah kekurangannya, bisa lewat hibah APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) atau CSR," kata Andreas.
Menurut dia, jika dibiayai Pemkab Bojonegoro sangat memungkinkan. Apalagi dengan APBD tinggi dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) banyak tidak terserap.
"Seharusnya bisa anggarkan untuk sertifikat tanah masyarakat Bojonegoro. Komunikasi dengan Pemkab sudah intens dilakukan," kata dia.
Andreas mencontohkan sejumlah daerah di Jawa Timur mengalokasikan anggaran untuk program sertifikat tanah bagi masyarakat, seperti di Kediri yang menganggarkan sekitar Rp3,5 miliar dianggarkan untuk PTSL.
"Semoga Pemkab Bojonegoro mau mengupayakan program tersebut," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Kepala BPN Bojonegoro, Andreas Rochyadi di Bojonegoro, Selasa mengemukakan sebenarnya antusias masyarakat mengurus sertifikat tanah melalui PTSL tinggi, namun jumlah kebutuhan tahun 2024 dengan alokasi tahun ini masih sangat jauh.
"Jatah PTSL tahun 2024 ini sekitar 19 ribu, padahal kebutuhannya 85 ribu. Jumlah tersebut sudah ketentuan dari pusat," katanya.
Andreas memaparkan pada tahun 2022 ada 48 ribu bidang tanah telah tuntas publikasi sertifikatnya, sementara pada tahun 2023 jumlahnya justru menurun mencapai 36 ribu bidang.
"Jumlah tersebut mengalami penurunan kuota setiap tahunnya. Harapannya bisa dibantu pemerintah kekurangannya, bisa lewat hibah APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) atau CSR," kata Andreas.
Menurut dia, jika dibiayai Pemkab Bojonegoro sangat memungkinkan. Apalagi dengan APBD tinggi dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) banyak tidak terserap.
"Seharusnya bisa anggarkan untuk sertifikat tanah masyarakat Bojonegoro. Komunikasi dengan Pemkab sudah intens dilakukan," kata dia.
Andreas mencontohkan sejumlah daerah di Jawa Timur mengalokasikan anggaran untuk program sertifikat tanah bagi masyarakat, seperti di Kediri yang menganggarkan sekitar Rp3,5 miliar dianggarkan untuk PTSL.
"Semoga Pemkab Bojonegoro mau mengupayakan program tersebut," ujarnya.(*)
Editor : A Malik Ibrahim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024