Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menekankan para aparatur sipil negara (ASN) dengan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.
"Tapi hati-hati, jangan sekadar latah," katanya saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan II Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2024 di Gedung BPSDM Provinsi Jatim, Jalan Balongsari Tama Surabaya, Selasa.
Adhy mencontohkan salah satu yang sering "latah" dilakukan adalah digitalisasi sistem. Sehingga seringkali terdapat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terkadang tidak memberikan perubahan berarti.
"Menpan-RB sudah menyatakan bahwa semua aplikasi harus terkoneksi dalam satu aplikasi yang besar, sehingga terkoneksi sebagai sub domain dari Kominfo," tuturnya.
Adhy menjelaskan Reformasi Birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat adalah hal-hal yang berkenaan dengan pemberdayaan ekonomi.
"Ini juga terkait dengan pemanfaatan produk-produk dalam negeri. Bisa berimbas pada penanggulangan kemiskinan yang Alhamdulillah menurun relatif signifikan di Jawa Timur. Karena kemiskinan ekstrem di Jatim turun dari 4,4 persen atau setara 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 331.980 jiwa atau 0,82 persen pada Maret 2023," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Adhy meminta agar tata kelola pemerintahan juga ditingkatkan.
"Sehingga birokrasi menjadi lebih baik, lebih terkoordinir, lebih terkontrol, dan lebih akuntabel," ucapnya.
Baca juga: Pj Gubernur Jatim ingatkan ASN tingkatkan capaian kinerja
Baca juga: Khofifah optimistis Adhy Karyono jaga keberlanjutan pembangunan Jatim
Baca juga: Adhy Karyono tegaskan komitmen lanjutkan pembangunan "CETTAR"
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Tapi hati-hati, jangan sekadar latah," katanya saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan II Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2024 di Gedung BPSDM Provinsi Jatim, Jalan Balongsari Tama Surabaya, Selasa.
Adhy mencontohkan salah satu yang sering "latah" dilakukan adalah digitalisasi sistem. Sehingga seringkali terdapat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terkadang tidak memberikan perubahan berarti.
"Menpan-RB sudah menyatakan bahwa semua aplikasi harus terkoneksi dalam satu aplikasi yang besar, sehingga terkoneksi sebagai sub domain dari Kominfo," tuturnya.
Adhy menjelaskan Reformasi Birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat adalah hal-hal yang berkenaan dengan pemberdayaan ekonomi.
"Ini juga terkait dengan pemanfaatan produk-produk dalam negeri. Bisa berimbas pada penanggulangan kemiskinan yang Alhamdulillah menurun relatif signifikan di Jawa Timur. Karena kemiskinan ekstrem di Jatim turun dari 4,4 persen atau setara 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 331.980 jiwa atau 0,82 persen pada Maret 2023," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Adhy meminta agar tata kelola pemerintahan juga ditingkatkan.
"Sehingga birokrasi menjadi lebih baik, lebih terkoordinir, lebih terkontrol, dan lebih akuntabel," ucapnya.
Baca juga: Pj Gubernur Jatim ingatkan ASN tingkatkan capaian kinerja
Baca juga: Khofifah optimistis Adhy Karyono jaga keberlanjutan pembangunan Jatim
Baca juga: Adhy Karyono tegaskan komitmen lanjutkan pembangunan "CETTAR"
Editor : Rachmat Hidayat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024