Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) berharap insentif dari pemerintah untuk menekan biaya operasional sebagai imbas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
"Spare part kapal itu banyak yang masih impor sehingga berpengaruh terhadap fluktuasi harga komponen. Ujung-ujungnya juga pengaruh maintenance atau biaya pemeliharaan rutin, termasuk bahan bakar minyak (BBM)," ujar Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap Rakhmatika Ardianto kepada wartawan di Surabaya, Senin.
Berdasarkan data, nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada pagi tadi menguat sebesar 0,15 persen atau 24 poin menjadi Rp15.915 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.939 per dolar AS.
Pihaknya tidak bisa serta-merta menaikkan tarif sehingga berharap kepada pemerintah untuk memberikan insentif.
Beberapa di antaranya, kata dia, yaitu Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibebankan pemerintah kepada perusahaan pelayaran bisa dihilangkan, serta insentif keringanan perpajakan.
"Selanjutnya penambahan subsidi BBM khusus angkutan penumpang, karena pada waktu lalu kenaikan tarif belum diakomodasi," ucapnya.
Ke depan, Rakhmatika yang juga sebagai Direktur Operasi dan Usaha PT Dharma Lautan Utama (DLU) tersebut bakal mengirimkan surat resmi ke pemerintah terkait pemberian insentif dengan harapan perusahaan-perusahaan di bidang transportasi tetap eksis.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Spare part kapal itu banyak yang masih impor sehingga berpengaruh terhadap fluktuasi harga komponen. Ujung-ujungnya juga pengaruh maintenance atau biaya pemeliharaan rutin, termasuk bahan bakar minyak (BBM)," ujar Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap Rakhmatika Ardianto kepada wartawan di Surabaya, Senin.
Berdasarkan data, nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada pagi tadi menguat sebesar 0,15 persen atau 24 poin menjadi Rp15.915 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.939 per dolar AS.
Pihaknya tidak bisa serta-merta menaikkan tarif sehingga berharap kepada pemerintah untuk memberikan insentif.
Beberapa di antaranya, kata dia, yaitu Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibebankan pemerintah kepada perusahaan pelayaran bisa dihilangkan, serta insentif keringanan perpajakan.
"Selanjutnya penambahan subsidi BBM khusus angkutan penumpang, karena pada waktu lalu kenaikan tarif belum diakomodasi," ucapnya.
Ke depan, Rakhmatika yang juga sebagai Direktur Operasi dan Usaha PT Dharma Lautan Utama (DLU) tersebut bakal mengirimkan surat resmi ke pemerintah terkait pemberian insentif dengan harapan perusahaan-perusahaan di bidang transportasi tetap eksis.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023