Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan mendorong pemerintah kabupaten (pemkab) setempat mengalokasikan anggaran untuk pengadaan pupuk organik guna mengatasi kelangkaan pupuk yang terjadi di wilayah tersebut akhir-akhir ini.
Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin mengatakan, kelangkaan pupuk yang terjadi di Pamekasan saat ini, karena adanya pengurangan anggaran untuk subsidi pupuk dari pemerintah pusat.
"Berdasarkan pemberitahuan yang disampaikan ke DPRD Pamekasan saat ini subsidi pupuk bagi petani dari pemerintah pusat hanya Rp24 triliun se-Indonesia," katanya di Pamekasan, Senin.
Sebelumnya, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp48 triliun. "Secara otomatis alokasi anggaran untuk pemerintah daerah, dalam hal ini untuk Kabupaten Pamekasan juga berkurang," kata dia.
Karena itu, sambung Halili, pihaknya mendorong agar Pemkab Pamekasan mengalokasikan anggaran khusus dari APBD Pemkab Pamekasan 2024 agar kebutuhan pupuk petani pada musim tanam 2024 bisa terpenuhi.
"Beberapa waktu lalu dalam rapat dengar pendapat bersama tim anggaran sudah kami sampaikan tentang hal ini," katanya.
Selain karena adanya pengurangan jatah subsidi yang juga menjadi temuan DPRD di lapangan, harga jual pupuk bersubsidi melebih harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia mencontohkan seperti pupuk Urea.
Halili menjelaskan, di sejumlah kios dan pengecer, harga jual pupuk jenis ini mencapai Rp170 ribu per sak. Padahal HET pupuk jenis ini hanya Rp115 ribu per sak.
"Ini juga perlu dibenahi, sehingga petani tidak dirugikan," katanya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan (DKPPP) Pemkab Pamekasan Ajib Abdullah menyatakan, telah membentuk tim khusus untuk mengatasi keluhan warga terkait harga pupuk bersubsidi yang tidak sesuai HET tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin mengatakan, kelangkaan pupuk yang terjadi di Pamekasan saat ini, karena adanya pengurangan anggaran untuk subsidi pupuk dari pemerintah pusat.
"Berdasarkan pemberitahuan yang disampaikan ke DPRD Pamekasan saat ini subsidi pupuk bagi petani dari pemerintah pusat hanya Rp24 triliun se-Indonesia," katanya di Pamekasan, Senin.
Sebelumnya, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp48 triliun. "Secara otomatis alokasi anggaran untuk pemerintah daerah, dalam hal ini untuk Kabupaten Pamekasan juga berkurang," kata dia.
Karena itu, sambung Halili, pihaknya mendorong agar Pemkab Pamekasan mengalokasikan anggaran khusus dari APBD Pemkab Pamekasan 2024 agar kebutuhan pupuk petani pada musim tanam 2024 bisa terpenuhi.
"Beberapa waktu lalu dalam rapat dengar pendapat bersama tim anggaran sudah kami sampaikan tentang hal ini," katanya.
Selain karena adanya pengurangan jatah subsidi yang juga menjadi temuan DPRD di lapangan, harga jual pupuk bersubsidi melebih harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia mencontohkan seperti pupuk Urea.
Halili menjelaskan, di sejumlah kios dan pengecer, harga jual pupuk jenis ini mencapai Rp170 ribu per sak. Padahal HET pupuk jenis ini hanya Rp115 ribu per sak.
"Ini juga perlu dibenahi, sehingga petani tidak dirugikan," katanya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan (DKPPP) Pemkab Pamekasan Ajib Abdullah menyatakan, telah membentuk tim khusus untuk mengatasi keluhan warga terkait harga pupuk bersubsidi yang tidak sesuai HET tersebut.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023