Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur terus berupaya mengoptimalkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada 2023 dari sektor pajak, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan digital.
"Sampai akhir Agustus lalu realisasi tahun ini sudah Rp175 miliar lebih dan angkanya biasanya melonjak pada akhir tahun," ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun Mohamad Hadi Sutikno di Madiun, Rabu.
Dia menjelaskan pengelolaan semua jenis pajak daerah secara daring, mulai proses pendaftaran hingga pembayaran,
Bapenda setempat juga membuka loket pelayanan pajak daerah baru. Pelayanan pajak yang sebelumnya di kantor Bapenda, saat ini juga bisa diakses di mal pelayanan publik.
Pemkab Madiun juga menggandeng Bank Jatim selaku Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk perluasan kanal pembayaran.
"Kami juga menggandeng BUMDes, Kantor Pos, Alfamart, Indomart, dan Tokopedia untuk layanan pembayaran pajak," kata dia.
Saat ini, pihaknya membangun "command center" untuk mempermudah dan mempercepat pemantauan kepatuhan wajib pajak.
Organisasi perangkat daerah tersebut juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemungut pajak dengan kegiatan diklat.
Selain itu, katanya, diupayakan pemutakhiran data objek pajak, wajib pajak PBB-P2, hingga penilaian Nilai Jual objek Pajak (NJOP) atas objek tertentu seperti gudang, pabrik, dan lainnya, sehingga realisasi pajak semakin optimal.
Data Bapenda setempat mencatat realisasi PAD Kabupaten Madiun konsisten meningkat setiap tahun. Pada 2018, PAD setempat mencapai Rp219 miliar, meningkat hingga Rp377,1 miliar pada realisasi pada 2022.
Hadi Sutikno menambahkan lonjakannya cukup drastis, kisaran Rp10 miliar hingga Rp44 miliar, setiap tahun yang sebagian besar peningkatan didukung dari sektor penerimaan pajak.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Sampai akhir Agustus lalu realisasi tahun ini sudah Rp175 miliar lebih dan angkanya biasanya melonjak pada akhir tahun," ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun Mohamad Hadi Sutikno di Madiun, Rabu.
Dia menjelaskan pengelolaan semua jenis pajak daerah secara daring, mulai proses pendaftaran hingga pembayaran,
Bapenda setempat juga membuka loket pelayanan pajak daerah baru. Pelayanan pajak yang sebelumnya di kantor Bapenda, saat ini juga bisa diakses di mal pelayanan publik.
Pemkab Madiun juga menggandeng Bank Jatim selaku Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk perluasan kanal pembayaran.
"Kami juga menggandeng BUMDes, Kantor Pos, Alfamart, Indomart, dan Tokopedia untuk layanan pembayaran pajak," kata dia.
Saat ini, pihaknya membangun "command center" untuk mempermudah dan mempercepat pemantauan kepatuhan wajib pajak.
Organisasi perangkat daerah tersebut juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemungut pajak dengan kegiatan diklat.
Selain itu, katanya, diupayakan pemutakhiran data objek pajak, wajib pajak PBB-P2, hingga penilaian Nilai Jual objek Pajak (NJOP) atas objek tertentu seperti gudang, pabrik, dan lainnya, sehingga realisasi pajak semakin optimal.
Data Bapenda setempat mencatat realisasi PAD Kabupaten Madiun konsisten meningkat setiap tahun. Pada 2018, PAD setempat mencapai Rp219 miliar, meningkat hingga Rp377,1 miliar pada realisasi pada 2022.
Hadi Sutikno menambahkan lonjakannya cukup drastis, kisaran Rp10 miliar hingga Rp44 miliar, setiap tahun yang sebagian besar peningkatan didukung dari sektor penerimaan pajak.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023