Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mencatat penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 hingga September 2023 mencapai 52 persen dari target tahun ini sebesar Rp10 miliar.
"Pemkab Situbondo menargetkan perolehan PBB tahun ini sebesar Rp10 miliar dan hingga menjelang akhir tahun perolehan tercapai 52 persen," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Situbondo Edi Wiyono di Situbondo, Jawa Timur, Sabtu.
Menurut dia, semestinya capaian penerimaan PBB-P2 ini mencapai 75 persen pada September, sehingga akhir tahun 2023 bisa tercapai 100 persen.
Baca juga: Pemkab Situbondo salurkan bantuan pangan demi tekan harga beras
Edi menyampaikan ada banyak kendala di lapangan saat petugas menagih pajak sehingga perolehan PBB tidak sesuai dengan target, salah satunya kendala terbesar yakni faktor ekonomi.
"Banyak masyarakat yang terkendala ekonomi untuk membayar pajak, yaitu penyebabnya kondisi ekonomi. Ada juga sebagian masyarakat yang mau membayar pajak masih menunggu hasil panen," ujar dia.
Namun demikian, lanjut Edi, untuk memenuhi target penerimaan PBB-P2, Bapenda menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan inspektorat setempat untuk melakukan penagihan PBB-P2 mulai dari tingkat kecamatan hingga desa.
"Kami sudah melakukan evaluasi setiap seminggu sekali dengan melibatkan Satpol PP dan inspektorat, termasuk para camat," ujarnya.
Dia menambahkan camat juga punya tanggung jawab besar untuk tercapainya pendapatan asli daerah dari sektor PBB-P2, terlebih para camat juga sudah menyepakati untuk turun ke bawah melakukan penagihan pajak kepada warga.
"Kami meminta agar seluruh camat mampu memenuhi target tersebut di akhir tahun 2023," ujar dia.
Edi juga menyebutkan dari 17 kecamatan di Kabupaten Situbondo, Kecamatan Sumbermalang menempati urutan pertama untuk capaian target pajak PBB-P2, sedangkan kecamatan yang paling rendah penerimaan PBB-P2 adalah Banyuglugur.
"Baru ada satu kecamatan yang sudah yang hampir memenuhi target, yaitu Kecamatan Sumbermalang yang mendekati 90 persen. Sedangkan, kecamatan yang terendah adalah Kecamatan Banyuglugur, baru 22 persen," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Pemkab Situbondo menargetkan perolehan PBB tahun ini sebesar Rp10 miliar dan hingga menjelang akhir tahun perolehan tercapai 52 persen," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Situbondo Edi Wiyono di Situbondo, Jawa Timur, Sabtu.
Menurut dia, semestinya capaian penerimaan PBB-P2 ini mencapai 75 persen pada September, sehingga akhir tahun 2023 bisa tercapai 100 persen.
Baca juga: Pemkab Situbondo salurkan bantuan pangan demi tekan harga beras
Edi menyampaikan ada banyak kendala di lapangan saat petugas menagih pajak sehingga perolehan PBB tidak sesuai dengan target, salah satunya kendala terbesar yakni faktor ekonomi.
"Banyak masyarakat yang terkendala ekonomi untuk membayar pajak, yaitu penyebabnya kondisi ekonomi. Ada juga sebagian masyarakat yang mau membayar pajak masih menunggu hasil panen," ujar dia.
Namun demikian, lanjut Edi, untuk memenuhi target penerimaan PBB-P2, Bapenda menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan inspektorat setempat untuk melakukan penagihan PBB-P2 mulai dari tingkat kecamatan hingga desa.
"Kami sudah melakukan evaluasi setiap seminggu sekali dengan melibatkan Satpol PP dan inspektorat, termasuk para camat," ujarnya.
Dia menambahkan camat juga punya tanggung jawab besar untuk tercapainya pendapatan asli daerah dari sektor PBB-P2, terlebih para camat juga sudah menyepakati untuk turun ke bawah melakukan penagihan pajak kepada warga.
"Kami meminta agar seluruh camat mampu memenuhi target tersebut di akhir tahun 2023," ujar dia.
Edi juga menyebutkan dari 17 kecamatan di Kabupaten Situbondo, Kecamatan Sumbermalang menempati urutan pertama untuk capaian target pajak PBB-P2, sedangkan kecamatan yang paling rendah penerimaan PBB-P2 adalah Banyuglugur.
"Baru ada satu kecamatan yang sudah yang hampir memenuhi target, yaitu Kecamatan Sumbermalang yang mendekati 90 persen. Sedangkan, kecamatan yang terendah adalah Kecamatan Banyuglugur, baru 22 persen," katanya.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023