Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, memasukkan penanganan stunting pada indikator kerja camat, sehingga bisa lebih fokus dalam mengatasinya.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengemukakan camat mengetahui kondisi riil yang ada di lapangan, sehingga dapat memberikan intervensi yang tepat terhadap penurunan stunting ini.
"Camat mengetahui kondisi riil di lapangan. Untuk itu, salah satu indikator kinerja camat yang kami masukkan adalah penanganan stunting," katanya di Kediri, Senin.
Ia mengatakan, dalam mengatasi persoalan stunting di Kabupaten Kediri perlu kerja sama seluruh pihak mulai dari pemerintah kabupaten, TNI-Polri, OPD, utamanya camat.
Menurut dia, selama ini camat memang sudah melakukan upaya-upaya penanganan stunting di daerahnya, namun masih belum masif dilakukan.
Camat dalam implementasi program tersebut mengaktifkan Dasa Wisma yang ada di tingkat desa bahkan RT. Dasa Wisma tersebut berfungsi memonitor keluarga dengan risiko stunting.
Ia mengakui, anggaran penanganan stunting untuk Kabupaten Kediri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik cukup besar sekitar Rp14 miliar.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, jumlah kasus stunting terus mengalami penurunan yakni dari tahun 2021 sebesar 13,55 persen menjadi 10,23 persen pada 2022.
DP2KBP3A Kabupaten Kediri juga telah melakukan audit kasus stunting dan masih tercatat dengan prevelensi stunting hingga akhir Desember 2022 sebesar 18,0 persen. Diharapkan dari prevalensi itu bisa menyentuh 1 digit untuk penurunan stunting di tahun 2024.
Dengan alokasi tersebut, Bupati menegaskan anggaran disalurkan ke seluruh pihak termasuk Dasa Wisma dan kader pendamping keluarga, sehingga program penanganan stunting bisa tercapai maksimal.
Sementara, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo saat di Kediri mengatakan, Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting nasional di bawah 14 persen di tahun 2024. Untuk itu, berbagai langkah dilakukan sehingga capaian itu bisa terealisasi.
"Saya sampaikan (langkah) percepatan penurunan stunting, karena batas waktunya tinggal 1,5 tahun untuk menuju 14 persen," kata dia.
Pihaknya juga berharap selain upaya penurunan, pencegahan stunting di Kabupaten Kediri juga dilakukan. Dalam setahun, terdapat 25 ribu bayi lahir di kabupaten ini.
Untuk itu, pemerintah kabupaten pun juga harus menyiapkan langkah strategis untuk menekan stunting, mulai mengendalikan laju penduduk, pengurangan pernikahan dini, hingga pendampingan ibu hamil.
"Kalau tidak dijaga betul, maka akan muncul stunting-stunting baru," kata Hasto.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengemukakan camat mengetahui kondisi riil yang ada di lapangan, sehingga dapat memberikan intervensi yang tepat terhadap penurunan stunting ini.
"Camat mengetahui kondisi riil di lapangan. Untuk itu, salah satu indikator kinerja camat yang kami masukkan adalah penanganan stunting," katanya di Kediri, Senin.
Ia mengatakan, dalam mengatasi persoalan stunting di Kabupaten Kediri perlu kerja sama seluruh pihak mulai dari pemerintah kabupaten, TNI-Polri, OPD, utamanya camat.
Menurut dia, selama ini camat memang sudah melakukan upaya-upaya penanganan stunting di daerahnya, namun masih belum masif dilakukan.
Camat dalam implementasi program tersebut mengaktifkan Dasa Wisma yang ada di tingkat desa bahkan RT. Dasa Wisma tersebut berfungsi memonitor keluarga dengan risiko stunting.
Ia mengakui, anggaran penanganan stunting untuk Kabupaten Kediri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik cukup besar sekitar Rp14 miliar.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, jumlah kasus stunting terus mengalami penurunan yakni dari tahun 2021 sebesar 13,55 persen menjadi 10,23 persen pada 2022.
DP2KBP3A Kabupaten Kediri juga telah melakukan audit kasus stunting dan masih tercatat dengan prevelensi stunting hingga akhir Desember 2022 sebesar 18,0 persen. Diharapkan dari prevalensi itu bisa menyentuh 1 digit untuk penurunan stunting di tahun 2024.
Dengan alokasi tersebut, Bupati menegaskan anggaran disalurkan ke seluruh pihak termasuk Dasa Wisma dan kader pendamping keluarga, sehingga program penanganan stunting bisa tercapai maksimal.
Sementara, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo saat di Kediri mengatakan, Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting nasional di bawah 14 persen di tahun 2024. Untuk itu, berbagai langkah dilakukan sehingga capaian itu bisa terealisasi.
"Saya sampaikan (langkah) percepatan penurunan stunting, karena batas waktunya tinggal 1,5 tahun untuk menuju 14 persen," kata dia.
Pihaknya juga berharap selain upaya penurunan, pencegahan stunting di Kabupaten Kediri juga dilakukan. Dalam setahun, terdapat 25 ribu bayi lahir di kabupaten ini.
Untuk itu, pemerintah kabupaten pun juga harus menyiapkan langkah strategis untuk menekan stunting, mulai mengendalikan laju penduduk, pengurangan pernikahan dini, hingga pendampingan ibu hamil.
"Kalau tidak dijaga betul, maka akan muncul stunting-stunting baru," kata Hasto.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023