Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta warganya melapor ke WhatsApp Grup Forum Komunikasi (WAG Forkom) RT, RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) saat ada banjir di wilayah itu.
"Saya minta kepada seluruh RT, RW, dan LPMK untuk mengirimkan foto ketika hujan ke dalam WAG Forkom, saya akan lihat semuanya," kata Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jawa Timur, Senin.
Ia mengatakan banjir di Surabaya tidak akan bisa diatasi jika warga tidak rasa saling peduli menjaga lingkungan. Karena itu mengajak warga kerja bakti membuat saluran minimal 60 cm, membuang sampah pada tempatnya, dan lapor melalui WAG Forkom RT, RW, dan LPMK, bila ada masalah yang menyebabkan banjir.
"Saya juga mengapresiasi kepada warga, terima kasih sudah memberikan informasi itu, karena kalau tanpa adanya informasi dari warga, saya nggak akan pernah tahu (banjir)," kata Cak Eri.
Seperti banjir yang terjadi pada 28 April 2023, setelah hujan sangat deras di wilayah Surabaya selatan perkampungan di Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Dukuh Pakis terendam air. Saat itu, warga ramai-ramai melaporkan melalui WAG Forkom hingga sosial media.
Baca juga: Cak Eri: Ekonomi kerakyatan prioritas peningkatan produk UMKM Surabaya
Dengan adanya keterbukaan melalui WAG Forkom ini, Wali Kota Surabaya itu mengaku telah mengubah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialihkan sebagian untuk dana kelurahan (dakel) dan penanganan banjir.
Dengan diubahnya anggaran itu, ia meminta kepada lurah dan camat untuk bertemu dengan RT dan RW melakukan pendataan fasilitas publik yang ada di perkampungan.
"Jadi saya minta lurah dan camat itu untuk mendata, kampung mana saja yang tidak ada Penerangan Jalan Umum (PJU) dan yang ada banjir, sudah kami plot sekarang. Sehingga nanti ada yang dikerjakan menggunakan dakel tahun 2023, ada yang dikerjakan di tahun 2024," katanya.
Ia menyampaikan, Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dan Mendahului Perubahan Anggaran Keuangan (MPAK) itu telah disampaikan kepada DPRD Kota Surabaya dan disetujui untuk menyelesaikan permasalahan di perkampungan.
"Anggaran tahun 2023, saya paksakan untuk itu semua, alhamdulillah bisa. Tanpa adanya WAG Forkom itu, saya menjadi tertutup dan tidak berani terbuka, bisa jadi tidak tahu kalau ada warga yang menderita," ucapnya.
Ia tidak ingin ke depannya ada lagi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) di kelurahan tanpa ada tindak lanjut karena keterbatasan anggaran dakel. Artinya, lanjut dia, pemkot harus mengubah dan membuat skala prioritas anggaran untuk kepentingan warga di perkampungan menggunakan dakel.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Saya minta kepada seluruh RT, RW, dan LPMK untuk mengirimkan foto ketika hujan ke dalam WAG Forkom, saya akan lihat semuanya," kata Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jawa Timur, Senin.
Ia mengatakan banjir di Surabaya tidak akan bisa diatasi jika warga tidak rasa saling peduli menjaga lingkungan. Karena itu mengajak warga kerja bakti membuat saluran minimal 60 cm, membuang sampah pada tempatnya, dan lapor melalui WAG Forkom RT, RW, dan LPMK, bila ada masalah yang menyebabkan banjir.
"Saya juga mengapresiasi kepada warga, terima kasih sudah memberikan informasi itu, karena kalau tanpa adanya informasi dari warga, saya nggak akan pernah tahu (banjir)," kata Cak Eri.
Seperti banjir yang terjadi pada 28 April 2023, setelah hujan sangat deras di wilayah Surabaya selatan perkampungan di Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Dukuh Pakis terendam air. Saat itu, warga ramai-ramai melaporkan melalui WAG Forkom hingga sosial media.
Baca juga: Cak Eri: Ekonomi kerakyatan prioritas peningkatan produk UMKM Surabaya
Dengan adanya keterbukaan melalui WAG Forkom ini, Wali Kota Surabaya itu mengaku telah mengubah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialihkan sebagian untuk dana kelurahan (dakel) dan penanganan banjir.
Dengan diubahnya anggaran itu, ia meminta kepada lurah dan camat untuk bertemu dengan RT dan RW melakukan pendataan fasilitas publik yang ada di perkampungan.
"Jadi saya minta lurah dan camat itu untuk mendata, kampung mana saja yang tidak ada Penerangan Jalan Umum (PJU) dan yang ada banjir, sudah kami plot sekarang. Sehingga nanti ada yang dikerjakan menggunakan dakel tahun 2023, ada yang dikerjakan di tahun 2024," katanya.
Ia menyampaikan, Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dan Mendahului Perubahan Anggaran Keuangan (MPAK) itu telah disampaikan kepada DPRD Kota Surabaya dan disetujui untuk menyelesaikan permasalahan di perkampungan.
"Anggaran tahun 2023, saya paksakan untuk itu semua, alhamdulillah bisa. Tanpa adanya WAG Forkom itu, saya menjadi tertutup dan tidak berani terbuka, bisa jadi tidak tahu kalau ada warga yang menderita," ucapnya.
Ia tidak ingin ke depannya ada lagi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) di kelurahan tanpa ada tindak lanjut karena keterbatasan anggaran dakel. Artinya, lanjut dia, pemkot harus mengubah dan membuat skala prioritas anggaran untuk kepentingan warga di perkampungan menggunakan dakel.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023