Menteri ATR BPN serahkan sertifikat tanah di Sidoarjo

Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat tanah barang milik daerah (BMD), barang milik negara (BMN), sertifikat wakaf dan sertifikat tempat ibadah gereja dan Hindu Dharma di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Jumat.

Jumlah keseluruhan yang diserahkan dalam kegiatan ini sebanyak 299 sertifikat, dan yang paling banyak adalah sertifikat BMD, yakni 261 sertifikat serta wakaf ada 28 sertifikat.

"Baru saja kami menyerahkan sertifikat, baik sertifikat BMD, BMN maupun PLN, termasuk sertifikat tempat ibadah dan wakaf. Untuk program pensertifikatan tanah wakaf akan kita teruskan sampai akhir 2024, ini harus selesai semuanya,” kata Hadi Tjahjanto di Pendapa Kabupaten Sidoarjo.
 

Kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Menteri ATR/BPN menyampaikan nantinya ada penambahan untuk kuota program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dengan catatan biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) nol rupia.

"Sehingga, masyarakat bisa merasakan dampak langsung dari program PTSL ini," ucapnya.

Ia mengatakan, program PTSL ini mengungkit perekonomian masyarakat. Dari 2017-2022, di dasboard Pusdatin Kementerian ATR/BPN, ada Rp5.218 triliun uang itu beredar di masyarakat hasil dari hak tanggungan.

"Artinya, ini adalah indikasi perekonomian rakyat sedang berkembang,” ujarnya.

Hadi juga meminta agar BPN Sidoarjo bisa segera menyelesaikan permasalahan sertifikat tanah Lapindo dan ditargetkan bulan Mei ini harus sudah rampung.

“Akan segera saya serahkan untuk sebagian mungkin empat atau 10 sertifikat sebagai simbol,” ucapnya.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali berjanji segera mempelajari regulasi yang ada. Sebab, selama ini aturan yang ada di perda potongan BPHTB maksimal diberikan sebesar 50 persen.
 

“Prinsipnya kami siap menerima tantangan dari Pak Menteri, nol persen biaya BPHTB bagi penerima PTSL. Walau di perda disebut bahwa pengurangan itu maksimal 50 persen, kami akan pelajari regulasinya, dasar legalnya," ujar Gus Muhdlor.

Tahun 2023, Kabupaten Sidoarjo menerima kuota program PTSL sebanyak 25.517 sertifikat. Jumlah tersebut bakal ditambah Menteri ATR/BPN jika Sidoarjo bisa memberikan keringanan dengan nol persen biaya BPHTB bagi penerima program PTSL.

“Sekali lagi, ini menjadi tantangan bagi kami untuk memastikan sebelum beliau kembali lagi ke Sidoarjo untuk peresmian penyerahan sertifikat rumah warga korban Lapindo di Renojoyo Porong, kami sudah harus menuntaskan secara legal dan sesuai regulasi bahwa BPHTB terkait PTSL ini bisa nol persen," tuturnya.