Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Surabaya mengingatkan adanya wacana aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota setempat yang tak harus bekerja di kantor tidak disalahgunakan.
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Josiah Michael di Surabaya, Jumat, tidak ingin kebebasan ASN bekerja tersebut, malah dimanfaatkan ASN berkeliaran di pasar, pusat perbelanjaan atau nongkrong di kafe.
"Artinya keluhan masyarakat terbanyak dalam pelayanan yang diberikan ASN, jika mereka melakukan kerja dimana saja bisa jadi bagus, bisa jadi tidak," ujarnya.
Terlepas dari pro kontra, lanjut Josiah, memang ada banyak keuntungan dengan tidak bekerja di kantor mulai dari mengurangi kemacetan, mengurangi konsumsi bahan bakar, mengurangi beban kantor pada APBD dan lain-lainya.
"Namun itu perlu diberikan batasan yang jelas. Jangan sampai malah ditemukan ASN berkeliaran di luaran tanpa tujuan yang jelas ketika jam kerja," ucapnya.
Josiah menegaskan memang selalu di kantor tidak menjamin kinerja ASN. Bahkan dia tahu ada banyak laporan di jam kerja mereka malah menonton film drama korea (drakor), pulang berlomba-lomba lebih malam supaya terlihat bekerja lembur padahal tidak ngapa-ngapain.
Jadi, kata Josiah, kalau mau dibuat bekerja tidak di kantor harus berbasis aplikasi dan dalam aplikasi tersebut juga akan memantau lokasi para ASN bekerja, durasi pemanfaatan aplikasi secara aktif, sehingga bisa di rekapitulasi sebagai kinerja dan tentu saja hasil atau output kerjanya.
"Saya kira tidak semua ASN bisa melakukan pekerjaan tidak dari kantor, nah tentu yang perlu dipikirkan lagi adalah dampaknya ke ASN lain yang masih harus bekerja melayani di kantor. Jangan sampai timbul iri-irian, ini tidak baik," tuturnya.
Josiah kembali mengatakan, boleh saja dilakukan tetapi harus diingat bagaimana pemantauannya dan apa sanksi bagi yang malah buruk kinerjanya.
"Sekali lagi bukan masalah lokasi kerjanya, tapi apakah output dari kerjanya. Itu yang terpenting. Wali kota ini kan masih muda, banyak ide-ide kreatif dan terobosan out of the box. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Tentu harus ada banyak evaluasi," kata Josiah.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menjelaskan alasan adanya wacana ASN Pemkot Surabaya yang tidak harus bekerja di kantor, melainkan bisa dimana saja asalkan output dan outcome tiap ASN tercapai.
Wali Kota Eri mengatakan, rencana yang akan dilakukan pada 2024 itu sebetulnya sudah dijalankan oleh jajaran ASN, salah satunya pada pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di seluruh Balai RW dengan mengedepankan digitalisasi.
"Sekarang masyarakat bisa merasakan digitalisasi, maksud saya pelayanan tidak harus ngantor itu adalah sekarang sudah ada pelayanan di balai RW. Jangan di kantor terus, kapan bertemu masyarakat? Contoh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan (Disperkim) bisa berdiskusi di bawah, tidak harus di kantor, jalan-jalan ke bawah, sehingga terjalin komunikasi dengan masyarakat," katanya.
Pada pelayanan di Balai RW, Wali Kota Eri minta masyarakat tak perlu khawatir dengan kemampuan para ASN maupun perangkat yang tersedia.
Sebab, kata dia, Kota Pahlawan mengedepankan konsep Surabaya Smart City pada ranah digitalisasi telah menyediakan komputer di setiap Balai RW. Bahkan, para ASN telah dibekali dengan kemampuan digitalisasi melalui ponsel mereka masing-masing.
"Secara otomatis kalau ada masyarakat yang kesulitan maka datanglah ke Balai RW. Sehingga, ASN yang akan membantu karena semua itu dilakukan dengan cara digitalisasi, itu yang saya inginkan. Karena ASN tidak hanya di kantor, tetapi juga di Balai RW lalu berdiskusi dengan masyarakat," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Josiah Michael di Surabaya, Jumat, tidak ingin kebebasan ASN bekerja tersebut, malah dimanfaatkan ASN berkeliaran di pasar, pusat perbelanjaan atau nongkrong di kafe.
"Artinya keluhan masyarakat terbanyak dalam pelayanan yang diberikan ASN, jika mereka melakukan kerja dimana saja bisa jadi bagus, bisa jadi tidak," ujarnya.
Terlepas dari pro kontra, lanjut Josiah, memang ada banyak keuntungan dengan tidak bekerja di kantor mulai dari mengurangi kemacetan, mengurangi konsumsi bahan bakar, mengurangi beban kantor pada APBD dan lain-lainya.
"Namun itu perlu diberikan batasan yang jelas. Jangan sampai malah ditemukan ASN berkeliaran di luaran tanpa tujuan yang jelas ketika jam kerja," ucapnya.
Josiah menegaskan memang selalu di kantor tidak menjamin kinerja ASN. Bahkan dia tahu ada banyak laporan di jam kerja mereka malah menonton film drama korea (drakor), pulang berlomba-lomba lebih malam supaya terlihat bekerja lembur padahal tidak ngapa-ngapain.
Jadi, kata Josiah, kalau mau dibuat bekerja tidak di kantor harus berbasis aplikasi dan dalam aplikasi tersebut juga akan memantau lokasi para ASN bekerja, durasi pemanfaatan aplikasi secara aktif, sehingga bisa di rekapitulasi sebagai kinerja dan tentu saja hasil atau output kerjanya.
"Saya kira tidak semua ASN bisa melakukan pekerjaan tidak dari kantor, nah tentu yang perlu dipikirkan lagi adalah dampaknya ke ASN lain yang masih harus bekerja melayani di kantor. Jangan sampai timbul iri-irian, ini tidak baik," tuturnya.
Josiah kembali mengatakan, boleh saja dilakukan tetapi harus diingat bagaimana pemantauannya dan apa sanksi bagi yang malah buruk kinerjanya.
"Sekali lagi bukan masalah lokasi kerjanya, tapi apakah output dari kerjanya. Itu yang terpenting. Wali kota ini kan masih muda, banyak ide-ide kreatif dan terobosan out of the box. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Tentu harus ada banyak evaluasi," kata Josiah.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menjelaskan alasan adanya wacana ASN Pemkot Surabaya yang tidak harus bekerja di kantor, melainkan bisa dimana saja asalkan output dan outcome tiap ASN tercapai.
Wali Kota Eri mengatakan, rencana yang akan dilakukan pada 2024 itu sebetulnya sudah dijalankan oleh jajaran ASN, salah satunya pada pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di seluruh Balai RW dengan mengedepankan digitalisasi.
"Sekarang masyarakat bisa merasakan digitalisasi, maksud saya pelayanan tidak harus ngantor itu adalah sekarang sudah ada pelayanan di balai RW. Jangan di kantor terus, kapan bertemu masyarakat? Contoh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan (Disperkim) bisa berdiskusi di bawah, tidak harus di kantor, jalan-jalan ke bawah, sehingga terjalin komunikasi dengan masyarakat," katanya.
Pada pelayanan di Balai RW, Wali Kota Eri minta masyarakat tak perlu khawatir dengan kemampuan para ASN maupun perangkat yang tersedia.
Sebab, kata dia, Kota Pahlawan mengedepankan konsep Surabaya Smart City pada ranah digitalisasi telah menyediakan komputer di setiap Balai RW. Bahkan, para ASN telah dibekali dengan kemampuan digitalisasi melalui ponsel mereka masing-masing.
"Secara otomatis kalau ada masyarakat yang kesulitan maka datanglah ke Balai RW. Sehingga, ASN yang akan membantu karena semua itu dilakukan dengan cara digitalisasi, itu yang saya inginkan. Karena ASN tidak hanya di kantor, tetapi juga di Balai RW lalu berdiskusi dengan masyarakat," ujarnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023