Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun, Jawa Timur, "mengebut" proses perekaman KTP elektronik di wilayah setempat dengan melakukan layanan di sejumlah kantor desa.
Kepala Dispendukcapil Kabupaten Madiun Sigit Budiarto mengatakan saat ini jumlah penduduk di kabupaten berjuluk Kampung Pesilat tersebut mencapai sebanyak 755.927 jiwa. Dari jumlah itu yang wajib KTP elektronik sebanyak 607.927 jiwa.
"Saat ini yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik sebanyak 573.727 jiwa. Jadi ada sekitar 34 ribu yang belum mengurus KTP elektroniknya. Sehingga kami berupaya melakukan perekaman dengan layanan jemput bola dengan mendekati sasaran. Seperti di mal pelayanan publik, di kantor kecamatan, atau keliling ke desa desa," ujar Sigit di Madiun, Kamis.
Ia menjelaskan, pengebutan proses perekaman KTP elektronik tersebut juga dalam rangka mengejar target perekaman nasional yang ditetapkan oleh pusat.
"Kami melakukan layanan perekaman di luar jam kerja juga supaya target perekaman nasional yang ditetapkan oleh pusat sebanyak 99,4 persen dari jumlah total penduduk wajib KTP elektronik, bisa kami capai tahun 2023 bulan Desember mendatang," ujarnya.
Apalagi, sebentar lagi juga memasuki Pemilu 2024. Sehingga, pihaknya juga fokus untuk mengupayakan penduduk KTP pemula yang belum melakukan perekaman.
"Karena memang siang masih banyak yang melakukan aktivitas seperti sekolah dan bekerja. Jadi yang dirasa waktu longgar malam hari. Maka dari itu kami terjunkan tim ke kantor-kantor desa pada malam hari," tambahnya.
Dirinya menyebut, dalam sekali pelayanan rata-rata mencapai 50 sampai 100 orang. Bahkan hampir menyentuh angka 200 pemohon.
"Selain di desa juga melakukan pelayanan di sekolah-sekolah. Kami berterima kasih kepada pemerintah desa, yang sudah memberikan dukungan dan memfasilitasi kami. Menginformasikan kepada warga bahkan bukan desa setempat tapi juga desa sekitar datang untuk melakukan perekaman," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Kepala Dispendukcapil Kabupaten Madiun Sigit Budiarto mengatakan saat ini jumlah penduduk di kabupaten berjuluk Kampung Pesilat tersebut mencapai sebanyak 755.927 jiwa. Dari jumlah itu yang wajib KTP elektronik sebanyak 607.927 jiwa.
"Saat ini yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik sebanyak 573.727 jiwa. Jadi ada sekitar 34 ribu yang belum mengurus KTP elektroniknya. Sehingga kami berupaya melakukan perekaman dengan layanan jemput bola dengan mendekati sasaran. Seperti di mal pelayanan publik, di kantor kecamatan, atau keliling ke desa desa," ujar Sigit di Madiun, Kamis.
Ia menjelaskan, pengebutan proses perekaman KTP elektronik tersebut juga dalam rangka mengejar target perekaman nasional yang ditetapkan oleh pusat.
"Kami melakukan layanan perekaman di luar jam kerja juga supaya target perekaman nasional yang ditetapkan oleh pusat sebanyak 99,4 persen dari jumlah total penduduk wajib KTP elektronik, bisa kami capai tahun 2023 bulan Desember mendatang," ujarnya.
Apalagi, sebentar lagi juga memasuki Pemilu 2024. Sehingga, pihaknya juga fokus untuk mengupayakan penduduk KTP pemula yang belum melakukan perekaman.
"Karena memang siang masih banyak yang melakukan aktivitas seperti sekolah dan bekerja. Jadi yang dirasa waktu longgar malam hari. Maka dari itu kami terjunkan tim ke kantor-kantor desa pada malam hari," tambahnya.
Dirinya menyebut, dalam sekali pelayanan rata-rata mencapai 50 sampai 100 orang. Bahkan hampir menyentuh angka 200 pemohon.
"Selain di desa juga melakukan pelayanan di sekolah-sekolah. Kami berterima kasih kepada pemerintah desa, yang sudah memberikan dukungan dan memfasilitasi kami. Menginformasikan kepada warga bahkan bukan desa setempat tapi juga desa sekitar datang untuk melakukan perekaman," tuturnya.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023