Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menargetkan prevalensi stunting atau kasus kekerdilan turun hingga sekitar 16 persen pada tahun 2024.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2022 tercatat prevalensi stunting di Lumajang telah mengalami penurunan, yakni dari angka 30,1 persen pada tahun 2021, kini menjadi 23,8 persen pada tahun 2022.
"Selisih angka mulai 2021 hingga 2022 telah mencakup 6,3 persen," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono dalam keterangan tertulis yang diterima di Lumajang, Jumat.
Menurutnya pemerintah daerah akan berkomitmen menurunkan status stunting melalui 8 aksi integrasi dan intervensi di antaranya yakni menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi dan intervensi gizi.
"Penanganan kasus stunting juga membutuhkan peran serta dan kerja sama berbagai perangkat daerah maupun pemangku kepentingan yang terkait, sehingga tidak hanya satu organisasi perangkat daerah saja," tuturnya.
Ia mengatakan penanganan stunting di Kabupaten Lumajang bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, namun melibatkan semua organisasi perangkat daerah karena persoalannya sangat kompleks dan harus melibatkan semua OPD dan instansi.
"Saya berharap agar para kader percepatan penurunan stunting atau rembug stunting nantinya dapat proaktif dalam menggenjot penurunan angka kekerdilan itu, khususnya di sejumlah kecamatan yang mengalami peningkatan," katanya.
Agus menjelaskan ada beberapa kecamatan yang mengalami peningkatan dalam penanganan stunting seperti Kecamatan Sukodo, Pasirian serta sejumlah kecamatan lainnya.
Pemkab Lumajang juga sudah menggelar rapat koordinasi stunting dan melakukan penandatanganan pernyataan komitmen bersama lintas sektor dalam rangka penurunan status stunting oleh beberapa instansi pemerintah serta lembaga yakni Sekda, Komisi D DPRD, Bappeda, Dinkes P2KB, Dinsos P3A, Kemenag serta sejumlah perangkat daerah lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2022 tercatat prevalensi stunting di Lumajang telah mengalami penurunan, yakni dari angka 30,1 persen pada tahun 2021, kini menjadi 23,8 persen pada tahun 2022.
"Selisih angka mulai 2021 hingga 2022 telah mencakup 6,3 persen," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono dalam keterangan tertulis yang diterima di Lumajang, Jumat.
Menurutnya pemerintah daerah akan berkomitmen menurunkan status stunting melalui 8 aksi integrasi dan intervensi di antaranya yakni menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi dan intervensi gizi.
"Penanganan kasus stunting juga membutuhkan peran serta dan kerja sama berbagai perangkat daerah maupun pemangku kepentingan yang terkait, sehingga tidak hanya satu organisasi perangkat daerah saja," tuturnya.
Ia mengatakan penanganan stunting di Kabupaten Lumajang bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, namun melibatkan semua organisasi perangkat daerah karena persoalannya sangat kompleks dan harus melibatkan semua OPD dan instansi.
"Saya berharap agar para kader percepatan penurunan stunting atau rembug stunting nantinya dapat proaktif dalam menggenjot penurunan angka kekerdilan itu, khususnya di sejumlah kecamatan yang mengalami peningkatan," katanya.
Agus menjelaskan ada beberapa kecamatan yang mengalami peningkatan dalam penanganan stunting seperti Kecamatan Sukodo, Pasirian serta sejumlah kecamatan lainnya.
Pemkab Lumajang juga sudah menggelar rapat koordinasi stunting dan melakukan penandatanganan pernyataan komitmen bersama lintas sektor dalam rangka penurunan status stunting oleh beberapa instansi pemerintah serta lembaga yakni Sekda, Komisi D DPRD, Bappeda, Dinkes P2KB, Dinsos P3A, Kemenag serta sejumlah perangkat daerah lainnya.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023