Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, meminta, pemerintah kota setempat melihat potensi pajak reklame di tahun anggaran 2023.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno di Surabaya, Sabtu, mengatakan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya tanpa sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) di tahun 2022 sebesar Rp8,57 triliun atau 87,15 persen dari target sebesar Rp9,5 triliun.
"Pencapaian PAD itu belum ideal, meskipun terjadi peningkatan dibanding tahun 2021. Idealnya sebesar 90 persen atau lebih dari target yang sudah ditetapkan," kata dia.
Seiring dengan pencapaian PAD yang belum ideal tersebut, Komisi B menyoroti sektor pajak reklame yang seharusnya berpotensi signifikan menyumbang PAD Surabaya.
"Kami meminta supaya Pemkot Surabaya melihat potensi pajak reklame, dengan memplototi lagi dan melihat lagi, karena banyak tunggakan pajak di reklame," ujar Anas.
Lebih lanjut, Anas menegaskan, kalau para pengusaha reklame tersebut sudah mendapatkan teguran, dilanjutkan dengan surat peringatan, tapi masih saja menunggak pajak, sebaiknya ditertibkan.
"Jangan sampai potensi PAD dari keberadaan reklame ini masuk ke oknum tertentu, sehingga merugikan PAD Surabaya," kata dia.
Anas mengingatkan agar Pemkot Surabaya tidak sekedar menetapkan besaran target terhadap pajak reklame, melainkan seharusnya target pajak reklame dihitung berdasarkan jumlah titik pemasangan reklame di seluruh Surabaya.
"Sehingga pemasangan target ini berdasarkan logika tidak hanya sekedar pasang angka," ujar dia.
Selain pajak reklame, kata dia, Komisi B juga menyoroti kebocoran retribusi parkir yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya. "Nanti kami akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dishub untuk membahas hal ini," kata dia.
Anas berharap PAD Surabaya 2023 akan bertambah melalui sektor pajak restoran, hotel dan hiburan. Sektor-sektor tersebut juga berpotensi untuk menaikkan PAD 2023.
"Hotel misalnya, sudah mulai ada kenaikan. Okupansi sebesar 75 persen. Kami berharap PAD 2023 bisa mencapai minimal 90 persen dari target," kata Anas.
Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi mengatakan, untuk meningkatkan PAD tahun 2023 di sektor pajak, pihak akan mengintensifkan pungutan pajak lapangan, di antaranya pajak reklame.
"Di tahun 2022, kami memang mengeluarkan kebijakan relaksasi, pemutihan denda, kemudian pembayaran pajak dengan cara diangsur," kata dia.
Lebih lanjut, Musdiq mengatakan, pihaknya menyasar seluruh sektor yang potensi sebagai penyumbang PAD termasuk pajak reklame.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno di Surabaya, Sabtu, mengatakan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya tanpa sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) di tahun 2022 sebesar Rp8,57 triliun atau 87,15 persen dari target sebesar Rp9,5 triliun.
"Pencapaian PAD itu belum ideal, meskipun terjadi peningkatan dibanding tahun 2021. Idealnya sebesar 90 persen atau lebih dari target yang sudah ditetapkan," kata dia.
Seiring dengan pencapaian PAD yang belum ideal tersebut, Komisi B menyoroti sektor pajak reklame yang seharusnya berpotensi signifikan menyumbang PAD Surabaya.
"Kami meminta supaya Pemkot Surabaya melihat potensi pajak reklame, dengan memplototi lagi dan melihat lagi, karena banyak tunggakan pajak di reklame," ujar Anas.
Lebih lanjut, Anas menegaskan, kalau para pengusaha reklame tersebut sudah mendapatkan teguran, dilanjutkan dengan surat peringatan, tapi masih saja menunggak pajak, sebaiknya ditertibkan.
"Jangan sampai potensi PAD dari keberadaan reklame ini masuk ke oknum tertentu, sehingga merugikan PAD Surabaya," kata dia.
Anas mengingatkan agar Pemkot Surabaya tidak sekedar menetapkan besaran target terhadap pajak reklame, melainkan seharusnya target pajak reklame dihitung berdasarkan jumlah titik pemasangan reklame di seluruh Surabaya.
"Sehingga pemasangan target ini berdasarkan logika tidak hanya sekedar pasang angka," ujar dia.
Selain pajak reklame, kata dia, Komisi B juga menyoroti kebocoran retribusi parkir yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya. "Nanti kami akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dishub untuk membahas hal ini," kata dia.
Anas berharap PAD Surabaya 2023 akan bertambah melalui sektor pajak restoran, hotel dan hiburan. Sektor-sektor tersebut juga berpotensi untuk menaikkan PAD 2023.
"Hotel misalnya, sudah mulai ada kenaikan. Okupansi sebesar 75 persen. Kami berharap PAD 2023 bisa mencapai minimal 90 persen dari target," kata Anas.
Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi mengatakan, untuk meningkatkan PAD tahun 2023 di sektor pajak, pihak akan mengintensifkan pungutan pajak lapangan, di antaranya pajak reklame.
"Di tahun 2022, kami memang mengeluarkan kebijakan relaksasi, pemutihan denda, kemudian pembayaran pajak dengan cara diangsur," kata dia.
Lebih lanjut, Musdiq mengatakan, pihaknya menyasar seluruh sektor yang potensi sebagai penyumbang PAD termasuk pajak reklame.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022