Sekitar 5.000 orang pedagang di pasar tradisional wilayah Kabupaten Kediri mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) bantuan bahan pokok (BBM) dari Pemerintah Kabupaten Kediri.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri Tutik Purwaningsih mengatakan saat ini data penerima bantuan itu masih dilakukan verifikasi. Untuk verifikasi diambil dari data yang telah tersedia sejak masa pandemi COVID-19 lalu.
"Artinya data base pedagang sudah ada yang akibat COVID-19 kemarin. Kami menyalurkan bantuan sosial, by name by adress sudah ada," kata Tutik di Kediri, Sabtu.
Pihaknya melakukan verifikasi serta pemutakhiran data. Awalnya terdata ada 7.000 data pedagang di pasar tradisional wilayah Kabupaten Kediri dan setelah terverifikasi menjadi 5.000 pedagang yang berhak menerima bantuan.
Ia menjelaskan, pedagang yang datanya terpaksa dicoret di antaranya karena rumah yang bersangkutan bukan KTP Kabupaten Kediri sehingga harus dicoret dari data tersebut.
"Kami perlu verifikasi apakah ada pedagang baru, apakah pedagang lama masih berjualan. Ada juga beberapa pedagang yang bukan KTP Kabupaten Kediri. Akhirnya kami mengerucut di angka 5 ribu pedagang," kata dia.
Tutik menambahkan, dalam pelaksanaannya verifikasi data penerima manfaat ini berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mencegah terjadinya data ganda.
Ditambah lagi, penyesuaian dan sinkronisasi data dengan dinas lain yang juga mengeluarkan program bantuan sosial.
Selain itu, parameter lain yang digunakan adalah peruntukan atau sasarannya. Sehingga antara pedagang, transportasi, hingga masyarakat yang telah masuk dalam program keluarga harapan (PKH) atau bantuan pangan nontunai (BPNT) hanya akan menerima salah satu dari parameter tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri Tutik Purwaningsih mengatakan saat ini data penerima bantuan itu masih dilakukan verifikasi. Untuk verifikasi diambil dari data yang telah tersedia sejak masa pandemi COVID-19 lalu.
"Artinya data base pedagang sudah ada yang akibat COVID-19 kemarin. Kami menyalurkan bantuan sosial, by name by adress sudah ada," kata Tutik di Kediri, Sabtu.
Pihaknya melakukan verifikasi serta pemutakhiran data. Awalnya terdata ada 7.000 data pedagang di pasar tradisional wilayah Kabupaten Kediri dan setelah terverifikasi menjadi 5.000 pedagang yang berhak menerima bantuan.
Ia menjelaskan, pedagang yang datanya terpaksa dicoret di antaranya karena rumah yang bersangkutan bukan KTP Kabupaten Kediri sehingga harus dicoret dari data tersebut.
"Kami perlu verifikasi apakah ada pedagang baru, apakah pedagang lama masih berjualan. Ada juga beberapa pedagang yang bukan KTP Kabupaten Kediri. Akhirnya kami mengerucut di angka 5 ribu pedagang," kata dia.
Tutik menambahkan, dalam pelaksanaannya verifikasi data penerima manfaat ini berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mencegah terjadinya data ganda.
Ditambah lagi, penyesuaian dan sinkronisasi data dengan dinas lain yang juga mengeluarkan program bantuan sosial.
Selain itu, parameter lain yang digunakan adalah peruntukan atau sasarannya. Sehingga antara pedagang, transportasi, hingga masyarakat yang telah masuk dalam program keluarga harapan (PKH) atau bantuan pangan nontunai (BPNT) hanya akan menerima salah satu dari parameter tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022